Page 240 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 240
Salah satu masalah yang jadi persoalan di undang-undang tersebut ialah penghapusan upah
minimum suatu daerah.
HAPUSKAN SALAH PAHAM, DPR RI TEGASKAN UPAH MINIMUM TETAP ADA DALAM
UU CIPTA KERJA
Hingga memasuki bulan November 2020, aliran unjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta
Kerja masih saja terjadi di seluruh penjuru Indonesia.
Ini dikarenakan, UU yang dikenal juga sebagai Omnibus Law ini dianggap akan merugikan
bangsa Indonesia khususnya para buruh dan juga pekerja.
Salah satu masalah yang jadi persoalan di undang-undang tersebut ialah penghapusan upah
minimum suatu daerah.
Tetapi hal ini kini sudah dibantah oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( RI
).
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari RRI, Ketua Badan Legislasi (Baleg) RI Supratman Andi Agtas
menegaskan, bahwa ketentuan tentang upah minimum sektoral tetap ada pembahasannya
dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Sama seperti sebelumnya, Penetapan upah minimum tersebut akan tetap berdasarkan peraturan
pemerintah.
Ketentuan upah minimum karyawan dan pekerja ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dan PP
Nomor 78 Tahun 2015. Jadi formula lebih detailnya diatur dengan peraturan pemerintah.
"Kita sudah menyatakan, bahwa bagi perusahaan yang sudah membayar lebih dari upah
minimum kabupaten kota, perusahaan dilarang membayar upah di bawah itu.
"Itu artinya upah minimum sektoral tetap ada, terus berlanjut," kata Supratman, Kamis 12
November 2020.
Supratman menyatakan bahwa ia tidak membantah apa yang menjadi kegelisahan serikat
pekerja dan buruh di seluruh Indonesia.
Ia menyatakan bahwa tidak akan mengingkari janji mereka dan mendengar aspirasi dari para
buruh dan pekerja ini.
"Terkait dengan upah minimum kabupaten, dari awal sudah kami sampaikan kepada teman-
teman serikat pekerja, bahwa apa yang sudah kami hasilkan bersama dengan pemerintah tidak
sepenuhnya menjadi suatu hal yang menyenangkan dan bisa diterima teman-teman serikat
pekerja.
"Sekali lagi dalam posisi itu kita sama," ujar Supratman lagi.
Meskipun menganggap posisi dan juga para pekerja serta buruh itu sama, Supratman meminta
agar para pengunjuk rasa adil melihat adanya Undang-Undang Cipta Kerja.
239
