Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

Sebelumnya, pengusaha diberi waktu oleh pemerintah untuk membayar THR sampai tujuh hari
sebelum Lebaran atau 7 Mei 2021. Perusahaan yang tidak mampu membayar dipersilakan
berdialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan. Namun, pembayaran THR hanya
ditoleransi sampai sehari sebelum Lebaran atau 12 Mei 2021.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Robert Na Endi Jaweng, Rabu (5/5/2021), di
Jakarta, mengatakan, jika pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan ketentuan dalam
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang Pemberian THR Keagamaan, ada potensi
malaadministrasi, seperti pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan penyimpangan
prosedur.

"Realita yang biasa terjadi menunjukkan, permasalahan pembayaran THR keagamaan berlarut-
larut. Masih ada sekitar lOO perusahaan yang belum membayar dan mencicil THR keagamaan
tahun 2020," ujar Robert.

Perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak mampu memberikan THR
tepat waktu diharuskan membuktikan lewat laporan keuangan secara transparan. Lalu,
perusahaan berunding dengan pekerja serta melaporkan hasilnya kepada dinas ketenagakerjaan
setempat. Pekerja atau buruh juga dapat melapor ke ORI pusat dan 34 kantor perwakilan ORI
di tingkat provinsi, jika terjadi pelanggaran ataupun dugaan malaadministrasi dalam pemberian
THR 2021.

Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) Yuli Adiratna mengatakan, hingga 30 April 2021 terdapat laporan menyangkut
konsultasi. Posko THR Kemenaker masih dibuka hingga 21 Mei 2021.

"Kami masih mempunyai waktu cukup menghimpun pengaduan," ujar Yuli.

Yuli mengakui, masih ada sisa persoalan pembayaran THR tahun 2020 yang belum selesai.
Permasalahan tersebut membutuhkan dialog bersama agar tercipta jalan keluar. Ia juga
memastikan bahwa laporan-la-poran malaadministrasi THR yang bersumber dari posko
pengaduan Ombudsman RI akan ditindaklanjuti oleh Kemenaker.

Bipartit
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan,
mekanisme pembayaran THR keagamaan diperkirakan berjalan lancar. Di kalangan anggota
Apindo, sampai sekarang belum ada keluhan ataupun cerita tentang konflik. "Memang, ada
sejumlah pengusaha yang tidak akan bisa membayar penuh THR keagamaan lantaran
terpengaruh pandemi," kata Hari yadi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Tim-boel Siregar
mengatakan, laporan terkait THR yang masuk ke posko pengaduan Kemenaker mencapai
ratusan per akhir April 2021. Kemenaker semestinya segera merespons laporan itu tanpa
menunggu batas akhir laporan.

"Ada pula perusahaan yang sudah pulih, tetapi sengaja tidak mau membayar THR," kata TimboeL
(MED)

54