Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 54
Judul Pemerintah Mesti Respons Cepat Aduan Buruh
Nama Media Kompas
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL Pg9
Jurnalis med
Tanggal 2021-05-06 04:20:00
Ukuran 120x203mmk
Warna Warna
AD Value Rp 103.200.000
News Value Rp 309.600.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman Republik Indonesia) Realita yang biasa
terjadi menunjukkan, permasalahan pembayaran THR keagamaan berlarut-larut. Masih ada
sekitar lOO perusahaan yang belum membayar dan mencicil THR keagamaan tahun 2020
positive - Yuli Adiratna (Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker)) Kami masih mempunyai waktu cukup menghimpun pengaduan
negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo))
Memang, ada sejumlah pengusaha yang tidak akan bisa membayar penuh THR keagamaan
lantaran terpengaruh pandemi
negative - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI))
Ada pula perusahaan yang sudah pulih, tetapi sengaja tidak mau membayar THR
Ringkasan
Ombudsman Republik Indonesia mendorong pemerintah pusat dan daerah bisa menjamin
kepastian soal hak pekerja dan buruh untuk memperoleh tunjangan hari raya atau THR
keagamaan. Caranya, pemerintah melalui dinas ketenagakerjaan di daerah harus aktif
merespons serta menindaklanjuti laporan pelanggaran yang masuk ke internal ataupun
eksternal. Sebelumnya, pengusaha diberi waktu oleh pemerintah untuk membayar THR sampai
tujuh hari sebelum Lebaran atau 7 Mei 2021.
PEMERINTAH MESTI RESPONS CEPAT ADUAN BURUH
JAKARTA, KOMPAS - Ombuds-man Republik Indonesia mendorong pemerintah pusat dan daerah
bisa menjamin kepastian soal hak pekerja dan buruh untuk memperoleh tunjangan hari raya
atau THR keagamaan. Caranya, pemerintah melalui dinas ketenagakerjaan di daerah harus aktif
merespons serta menindaklanjuti laporan pelanggaran yang masuk ke internal ataupun
eksternal.
53
