Page 44 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021

SOAL THR, OPSI: KEMNAKER HARUS MENGECEK SELURUH PERUSAHAAN

JAKARTA-- Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus turun tangan memastikan kondisi
perusahaan dengan menugaskan pengawas ketenagakerjaan. Sehingga jelas perusahaan
tersebut memang mengalami tekanan keuangan atau tidak akibat pandemi Covid-19.

"Dalam hal ini, Kemnaker tidak boleh hanya mengeluarkan surat ederan saja kalau perusahaan
boleh mencicil atau menunda THR kepada pekerja. Kemnaker harus cek dahulu itu perusahaan
benar-benar memang kondisi keuangannya memprihatinkan atau akal-akalan saja biar tidak
bayar THR kepada pekerja," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (25/3).

Kemudian, ia melanjutkan para pengawas dari Kemnaker harus juga memantau pelaksanaan
perjanjian pembayaran THR yang ditunda sebuah perusahaan yang memang kondisi
keuangannya memburuk. Sehingga Kemnaker bisa memberikan sanksi kepada perusahaan yang
melanggar perjanjian dengan pekerja.
"Pengawas ketenagakerjaan harus ada laporannya. Setelah itu, harus dilaporkan boleh negosiasi,
lalu negosiasi itu juga dipantau. Kemudian, nanti pihak pengawas mengawal isi perjanjian itu,"
kata dia.

Ia mengingatkan jangan sampai hal ini terjadi lagi seperti tahun lalu yang tanpa melakukan
pengawasan nyata di lapangan. "Kalau kemarin hanya terbitkan surat edaran, silahkan negosiasi
atau tidak. Tidak tepat itu, makanya tahun ini jangan begitu Kemnaker harus cek
perusahaannya," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah belum memutuskan kebijakan
apapun terkait Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021. Pihaknya masih menyerap aspirasi dari
pemangku kebijakan, perusahaan, termasuk dari kelompok buruh yang menuntut agar THR
tahun ini tak lagi dicicil seperti tahun lalu.
"Saat ini Kemnaker masih tahap berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pihak-pihak
terkait untuk meminta masukan dan informasi mengenai perkiraan kondisi dunia usaha
menjelang dan pada saat lebaran nanti," kata Ida pada Republika.co.id, Kamis (25/3).

Ida menyatakan perlunya penyerapan rekomendasi dari berbagai pihak terkait THR 2021. Namun
sayangnya, ia belum bisa memberi tenggat waktu kapan kebijakan THR tahun ini diputuskan.

43