Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021
P. 41
PENGANGGURAN ACEH CAPAI 150 RIBU, MENAKER AJAK PEMDA KEMBANGKAN
BLK
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengajak pemerintah daerah di Provinsi Aceh untuk
mengembangkan BLK (Balai Latihan Kerja) bersama pemerintah pusat. Hal tersebut ia
sampaikan saat berdiskusi dengan sejumlah kepala daerah Provinsi Aceh di BLK Banda Aceh,
hari ini.
Menurutnya, berbagai persoalan ketenagakerjaan di Aceh, baik akibat digitalisasi maupun
pandemi COVID-19 dapat diatasi salah satunya dengan memperkuat BLK. Hal ini diperlukan
karena kapasitas BLK pusat dan BLK UPTD (unit pelaksana teknis daerah) di Aceh hanya berkisar
80 ribu. Padahal, angka pengangguran di Aceh mencapai 150 ribu.
Oleh karena itu, pihaknya mengajak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh
untuk berbagi tugas mengembangkan BLK.
"Saya minta semua kepala daerah di Aceh bisa berbagi tanggung jawab terkait masalah
ketenagakerjaan, dan kita selesaikan persoalan angkatan kerja di Aceh," kata Ida dalam
keterangan tertulis, Senin (11/1/2021).
Dengan adanya pembagian tugas meningkatkan kapasitas BLK, lanjutnya, persoalan
pengangguran dapat cepat teratasi.
"Saya mengajak pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, kami memberikan fasilitasi baik
instrukturnya, fasilitasnya, peralatannya, kita berharap ada sharing juga dari pemerintah daerah
baik provinsi maupun kabupaten/kota," ucapnya.
Ida menambahkan upaya kerja bersama tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan
membentuk Skill Development Center (SDC) di masing-masing daerah. SDC tersebut akan
mempertemukan berbagai stakeholder ketenagakerjaan.
"Kami juga mendorong lahirnya SDC, Skill Development Center, pusat mempertemukan antara
supply and demand, jadi kebutuhan pasar kerjanya seperti apa, kemudian kita siapkan tenaga
kerjanya seperti apa," tuturnya.
Ia menyebut SDC tersebut telah terbentuk di Kabupaten Aceh Tamiang. "Sudah terbentuk SDC
di Aceh Tamiang, sudah ada SK-nya, semoga tahun ini sudah mulai beroperasi," ujarnya.
Menurut Ida, angka kemiskinan Aceh disebabkan oleh adanya angka pengangguran. Dengan
adanya BLK yang kuat dan memadai, pemerintah dapat segera meningkatkan kompetensi, agar
pengangguran yang ada saat ini bisa mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha.
"Maka dengan demikian pengangguran dapat dikurangkan, dan kita bisa menekan angka
kemiskinan di Aceh," tukasnya.
Diskusi ini turut diikuti oleh Wakil Walikota Banda Aceh, Bupati Aceh Tamiang, dan Gubernur
Aceh yang diwakili Kadisnaker Provinsi Aceh.
40
