Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 124
Dalam edaran itu, ia menyatakan pembayaran THR harus sesuai ketentuan perundangan-
undangan. Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan
Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja
/Buruh di Perusahaan.
Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai
waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha melakukan dialog
dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
dengan iktikad baik berdasarkan laporan keuangan internal.
Hasil dialog tersebut harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan pemberian
THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan. Dia mengingatkan terdapat
sanksi bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut.
"Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai
denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar," kata Ida.
Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administrasi sesuai ketentuan pemerintah. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pembatasan
kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta pembekuan
kegiatan usaha.
Selain itu, pengenaan denda dan sanksi tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR kepada pekerja .
123
