Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 128

negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mengirimkan dalam hal ini KSPI,
              surat  protes  keras  kepada  Presiden  Republik  Indonesia  Bapak  Jokowi  untuk  menegur,
              mengingatkan dan melarang Menteri Ketenagakerjaan membayar THR melalui surat edaran itu
              membolehkan pengusaha membayar THR di bawah ketentuan PP 78, yaitu 100 persen dan tidak
              boleh dicicil

              negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Bagi yang di bawah 1 tahun atau 12 bulan maka proporsional,
              misal 6 bulan masa kerja maka THR yang dibayarkan adalah 6/12 dikali upah yang diterima. Itu
              yang kami minta dan bagi yang bermasa kerja di atas 12 bulan atau di atas satu tahun, maka
              THR -nya dibayar penuh 100 persen



              Ringkasan

              Kabar gembira bagi karyawan atau pekerja  menyambut bulan Ramadhan 2021. Karyawan punya
              hak dapat Tunjangan Hari Raya alias THR Lebaran 2021 secara penuh, Menaker  Ida Fauziyah
              titip pesan buat kepala daerah seluruh Indonesia.



              KARYAWAN PUNYA HAK DAPAT THR LEBARAN 2021 SECARA PENUH, MENAKER IDA
              TITIP PESAN BUAT KEPALA DAERAH

              TRIBUNKALTIM.CO  - Kabar gembira bagi  karyawan  atau pekerja  menyambut bulan Ramadhan
              2021. Karyawan punya hak dapat Tunjangan Hari Raya alias THR Lebaran 2021 secara penuh,
              Menaker Ida Fauziyah titip pesan buat kepala daerah seluruh Indonesia.

              Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran Idul Fitri kali ini dipastikan mereka mendapat hak nya secara
              penuh, tak seperti tahun sebelumnya. THR Lebaran 2021 wajib dibayar penuh oleh perusahaan
              kepada karyawannya.

              Hal itu ditegaskan Menaker Ida Fauziyah baru-baru ini lewat aturan pemberian THR Keagamaan
              pada  Senin  (12/4/2021).  Ida  Fauziyah  juga  meminta  kepala  daerah  untuk  sama-sama
              memperjuangkan  hak  pekerja    di  masing-masing  wilayah.  Apabila  ada  perusahaan  yang
              melanggar alias tak memenuhi ketentuan yang dibuat, maka jangan ragu memberikan sanksi
              dan teguran.

              Dilansir  Kompas.com  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  mengeluarkan  aturan
              pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan pada Senin (12/4/2021). Aturan pemberian
              THR bagi pekerja  dan buruh ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021.

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pada 2021, THR wajib dibayarkan penuh
              kepada pekerja  dan buruh. Pada 2020, pengusaha diberi kelonggaran pemberian THR dengan
              alasan kelangsungan usaha. Menurut Ida, kini ekonomi sudah lebih membaik, maka THR wajib
              dibayar penuh.

              "THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha,
              kepada pekerja  atau buruh paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tersebut," kata
              Ida dalam konferensi pers virtual, di YouTube Kemenaker RI, Senin (12/4/2021).

              Pekerja    lebih  dari  12  bulan.Dengan  memanfaatkan  momentum  bulan  Ramadhan  2021,
              Kemenaker  mewajibkan  pengusaha  untuk  memberi  THR  penuh.  THR  keagamaan  diberikan
              kepada  pekerja  /buruh  yang  mempunyai  hubungan  kerja  dengan  pengusaha  berdasarkan
              perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak).



                                                           127
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133