Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 133
Pekerja upah bulanan, Bagi pekerja /buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-
menerus atau lebih, maka THR diberikan sebesar satu bulan upah. Pekerja upah harian THR
juga wajib diberikan kepada bagi pekerja /buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja
harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih.
THR upah satu bulan pekerja harian dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama
12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Pekerja kurang dari 12 bulan, Bagi pekerja
/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari
12 bulan, THR diberikan secara proporsional.
Perhitungan THR 2021 bagi pekerja kurang dari 12 bulan, yaitu: masa kerja x 1 bulan upah 12.
Adapun upah satu bulan pekerja harian, dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap
bulan selama masa kerja. Pengawasan bagi pengusaha, Demi memantau kepatuhan pengusaha
dalam memberikan THR, Ida meminta bantuan kepada para kepala daerah.
"Kami mohon kerja sama kepada para kepala daerah, untuk memastikan perusahaan membayar
THR keagamaan kepada pekerja atau buruh," tutur Ida. Jika ada pengusaha yang tidak mampu
membayar THR karena dampak pandemi Covid-19, masih diberi kesempatan dengan beberapa
syarat.
"Agar melakukan dialog dengan para pekerja atau buruh, untuk mencapai kesepakatan yang
dilaksanakan secara kekeluargaan disertai iktikad baik," ujar Ida. Hasil kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja itu disampaikan secara tertulis, lalu dilaporkan kepada Dinas
Ketenagakerjaan setempat.
Ida menegaskan, hasil kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk
membayar THR keagamaan tahun 2021. Pembayaran bisa dilakukan bertahap, asal tetap
memenuhi kewajiban jumlah yang dibayarkan.
"Diminta kepada kepala daerah untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap
pelanggaran pemberian THR," kata Ida. Ia juga mengatakan bahwa Kemenaker sudah
membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum untuk mengawasi
pelaksanaan pemberian THR 2021.
Permintaan Perusahaan untuk Pembayaran THR 2021, Ancaman Buruh Jika Aturan THR Dicicil
Dikeluarkan. Dalam tiga minggu ke depan, Pengusaha akan melaksanakan salah satu
kewajibannya yaitu pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan/pekerja nya.
Kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Ini sesuai dengan Permenaker no.6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan.
Sementara itu, buruh mengancam jika Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan
pembayaran THR dicicil, Bagaimana dari perusahaan? Terkait pembayaran THR ini, Ketua Umum
DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang
mengatakan, dalam kondisi yang dialami pengusaha saat ini sangat dibutuhkan pengertian dan
kesadaran dari karyawan/pekerja dari sisi kemampuan pengusaha.
Sebaliknya, sektor Pariwisata dan turunannya seperti hotel, restoran, kafe, travel, transportasi,
mall, hiburan malam dan sektor otomotif, properti, UMKM dan berbagai sektor jasa lainnya
dipastikan tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban THR akibat cash flow-nya
yang sudah sangat berat.
Oleh karena itu, dalam kondisi ini Pemerintah harus segera menerbitkan Surat Edaran Menteri
Tenaga Kerja tentang Juklak dan Juknis THR 2021 dengan memperhatikan dengan sungguh-
sungguh kondisi pelaku usaha akibat pandemi covid-19.
132
