Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 137
Adapun sanksi administrasi akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan. Yakni, berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Ida menegaskan pengenaan denda maupun sanksi tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR keagamaan pada pekerja /buruh. Karena, THR merupakan
pendapatan non-upah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja /buruh.
"Diperlukan komitmen bagi para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu
kepada para pekerja dan buruh," kata Ida.
Harus Dilaksanakan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat, Rachmat Taufik
Garsadi, mengatakan SE tentang THR yang diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,
harus dilaksanakan di Jabar.
"Tapi tentunya kembali lagi, karena antara yang memberi kerja dan pekerja adalah kesepakatan
yang intinya niat baik," katanya di Gedung Sate, kemarin.
Perusahaan yang tidak bisa membayarkan THR secara penuh tahun ini, katanya, harus segera
memberi penjelasan secara terbuka.
"Kalau memang tidak mampu, harus dibuktikan dengan neraca keuangan karena memang
banyak perusahaan sudah tidak bisa apa-apa, karena banyak juga perusahaan yang sudah tidak
bisa prduksi," katanya.
Taufik mengatakan sudah berkoordinasi mengenai ini dengan seluruh pengusaha. Sesuai aturan
dan perjanjian kerja, diharuskan membayar THR.
"Kalau tidak bisa membayar ya terbuka lah dengan kondisi sekarang, dengan kenaikan UMK
yang ada," katanya. (syarif abdussalam/larasati dyah utami/reynas abdila/taufik
ismail/tribunnetwork) Headline Tribun Jabar Hari Ini lainnya bisa disimak di sini.
136
