Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

negative - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Eco-nomics and
Finance (Indef)) Yang memungkinkan misalnya sektor telekomunikasi, sebagian mamin, jasa
kesehatan, sebagian di pendidikan juga saya rasa masih mampu. Industri dan di beberapa sektor
lain belum pulih. Misalnya industri, angkutan, hotel, dan restoran juga belum bisa

negative - Win win solutions (None) Atau dibayarkan sampai pengusaha itu mampu. Paling tidak
dalam beberapa waktu terdekat

negative - Win win solutions (None) Karena kalau kita lihat daya beli juga masih tertekan Itu
tercermin dari inflasi 1,37 persenyoy pada Maret itu masih rendah. Kalau sekitar 2 persen bisa,
tapi kalau masih segitu, ya belum pulih. Mungkin saja ada kenaikan daya beli, tapi tentu belum
bisa menyamai kondisi normal, apalagi masih ada pandemi

Ringkasan

Tahun ini, pekerja dan buruh bisa sedikit bernapas lega dalam mempersiapkan kebutuhan di
Idulfitri. Pemerintah menetapkan tunjangan hari raya (THR) wajib dibayar penuh tanpa dicicil.
Hal ini tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan. SE
tersebut ditujukan langsung kepada gubernur di seluruh Indonesia.

PEMERINTAH: THR TIDAK BOLEH DICICIL

Tahun ini, pekerja dan buruh bisa sedikit bernapas lega dalam mempersiapkan kebutuhan di
Idulfitri. Pemerintah menetapkan tunjangan hari raya (THR) wajib dibayar penuh tanpa dicicil.

Hal ini tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan. SE
tersebut ditujukan langsung kepada gubernur di seluruh Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, pemberian THR keagamaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja / buruh. THR ini
digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerja / buruh dan keluarganya dalam merayakan hari
raya keagamaan. "THR merupakan non-upah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja
atau buruh," ujarnya dalam temu media, kemarin (12/4).

Pembayaran THR ini, lanjut dia, harus dilakukan maksimal seminggu atau tujuh hari sebelum
hari raya keagamaan tiba. Meski begitu, ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah bagi
perusahaan yang tak mampu membayar THR karena masih terdampak pandemi. Perusahaan-
perusahaan tersebut diberikan waktu maksimal sehari sebelum Lebaran tiba.

Akan tetapi, dengan catatan, ada kesepakatan atau pembahasan secara bipartite terlebih dahulu
antara pengusaha dan pekerja . Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk membuka laporan
keuangan mereka secara transparan pada pekerja . "Ini berdasarkan laporan keuangan internal
selama dua tahun terakhir. Harus dibuka secara transparan," ungkapnya.

Setelah dicapai kesepakatan, perusahaan wajib menyerahkan hasil dialog pada dinas
ketenagakerjaan setempat Ida juga meminta agar gubernur dan bupati/wali kota untuk
mengawasi.

"Kesepakatan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk membayar THR2021 dengan besaran sesuai ketentuan," ungkapnya.

140