Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 140
Judul Pemerintah: THR Tidak Boleh Dicicil
Nama Media Radar Bogor
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg1&9
Jurnalis mia
Tanggal 2021-04-13 06:37:03
Ukuran 309x308mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 97.335.000
News Value Rp 973.350.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) THR merupakan non-upah yang wajib dibayar
pengusaha kepada pekerja atau buruh
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini berdasarkan laporan keuangan internal
selama dua tahun terakhir. Harus dibuka secara transparan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut harus dipastikan tidak
sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR2021 dengan besaran sesuai
ketentuan
negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Bagi yang mampu tidak masalah. Tanpa SE
pun mereka akan bayar. Persoalan kan ada yang tidak mampu. Sedangkan SE ini kesannya
memaksakan harus bayar lunas
negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Artinya termasuk UKM. Tidak ada dispensasi
(untuk perusahaan kecil, red). Padahal kita sendiri tahu kemampuan perusahaan berbeda-beda
negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Kalau pemerintah sudah mau main sanksi
terserah pemerintah lah kami mau diapakan. Ini ibarat mau amankan ayam atau telurnya. Kalau
ayamnya terus ditekan, dampak jangka panjangnya tentu ayamnya ada potensi mati
negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Kita harus mentallyprepared untuk maraton
bukan sprint Artinya harus betul-betul jaga napas supaya tidak kehabisan napas di tengah jalan.
Apakah ini disadari pemerintah?
negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Siapa yang paling tahu kondisi perusahaan
jika bukan karyawan dan manajemen itu sendiri. Biarkan saja mereka berunding. Kecuali jika
ada perusahaan yang moral hazard-nya jelek. Misalnya mampu, tapi tidak mau membayar sesuai
aturan. Nah, itu biar karyawannya yang bersikap
139