Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 139
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," kata dia dalam konferensi pers virtual
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dikutip di postingan akun Instagram
@kemnaker pada 12 April 2021.
Tidak hanya itu saja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pembayaran THR
paling lambat adalah tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Jika pengusaha melanggar, akan
dikenai denda 5% dari total THR dan sanksi administratif.
"Terkait denda , pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau
buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," ujar Ida dalam konferensi pers secara virtual.
Terkait dengan sanksi administratif, bagi perusahaan yang tidak membayar THR keagamaan
kepada pekerja atau buruh dalam waktu yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari
keagamaan, akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 9 ayat 1 dan 2.
Ida juga menegaskan, semua sanksi administratif dan denda kepada pengusaha yang tidak
membayarkan THR tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atau keterlambatan pembayaran
THR keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Meski begitu, pemerintah tidak menutup pintu dialog. Bagi pengusaha yang tidak mampu
membayarkan THR bagi para pekerja nya sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.
Ida meminta gubernur dan bupati serta wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan
pengusaha melakukan dialog dengan pekerja /buruh untuk mencapai kesepakatan yang
dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.
138
