Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 136
Ringkasan
HEADLINE TRIBUN JABAR HARI INI, EMIL JANJI JADI WASIT YANG ADIL, LAPORKAN KALAU
THR BELUM DIBAYAR
HEADLINE TRIBUN JABAR HARI INI, WARGA TAK SABAR HENGKY KURNIAWAN BUPATI, AA
UMBARA DITAHAN
HEADLINE TRIBUN JABAR HARI INI, KEMBAR SIAM HASNA-HUSNA BERHASIL DIPISAH,
LIBATKAN 90 DOKTER
Headline Tribun Jabar hari ini mengupas tunjangan hari raya (THR). Gubernur Jabar, Ridwan
Kamil alis Emil minta warga lapor kalau THR -nya bermasalah.
Simak berita Headline Tribun Jabar hari ini di bawah ini.
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat
melaporkan kepadanya jika ada perusahaan yang tak memenuhi kewajibannya membayarkan
tunjangan hari raya (THR) secara penuh dan tepat waktu.
Emil, begitu, Ridwan Kamil biasa disapa, juga meminta perusahaan yang mengalami kesulitan
finansial karena pandemi Covid-19 untuk melapor sejak jauh-jauh hari, sebelum tenggat
pembayaran THR berakhir. Pemprov Jabar, kata Emil, akan memfasilitasi pertemuan antara pihak
pengusaha dengan pekerja untuk mendapatkan solusi yang terbaik.
"Sesuai arahan, tolong (THR) dibayarkan penuh 100 persen dan laporkan kalau ada pelanggaran,
yang tidak penuh. Tentu kita akan wasitkan seadil-adilnya karena kita tahu situasi ekonomi
belum pulih," kata Gubernur di The Trans Luxury Hotel, Senin (12/4).
Keharusan perusahaan untuk membayar secara penuh THR menjelang perayaan Idulfitri tahun
ini ditegaskan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, dalam Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan.
Dalam SE tersebut ditegaskan, THR harus sudah dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum
Idulfitri. Namun, kata Menteri, terdapat pengecualian bagi perusahaan yang terdampak pandemi
Covid-19. Untuk perusahaan yang terdampak pandemik masih dimungkinkan ada pelonggaran
untuk menunda pembayaran THR.
Akan tetapi, penundaan tidak boleh melewati hari raya. "Penundaan pembayaran THR bagi
perusahaan terdampak pandemi Covid-19 paling lambat sehari jelang hari raya," ujar Ida
Fauziyah, dalam konferensi pers tentang THR Tahun 2021 yang digelar secara virtual di Jakarta,
kemarin.
Menteri juga menegaskan, penundaan THR harus berdasarkan pembicaraan bipartite antara
pengusaha dan pekerja yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan. Kesepakatan dibuat
secara tertulis dengan syarat THR paling lambat dibayar sebelum hari raya. Perusahaan juga
wajib menyampaikan laporan keuangan internalnya secara jujur dan transparan.
"Laporan keuangan yang menyatakan tidak mampu selama 2 tahun terakhir," kata Ida.
Denda Kemenaker juga menyiapkan skema denda dan sanksi bagi perusahaan yang terlambat
membayar THR 2021. Dendanya sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak
berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran.
135
