Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Judul NEWS VIDEO Karyawan Punya Hak Dapat THR Lebaran 2021 Secara
Penuh
Nama Media kaltim.tribunnews.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://kaltim.tribunnews.com/2021/04/13/news-video-karyawan-
punya-hak-dapat-thr-lebaran-2021-secara-penuh
Jurnalis Djohan Nur
Tanggal 2021-04-13 07:06:04
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) THR keagamaan adalah merupakan
pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha, kepada pekerja atau buruh paling
lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tersebut

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami mohon kerja sama kepada para kepala
daerah, untuk memastikan perusahaan membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Agar melakukan dialog dengan para pekerja
atau buruh, untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai iktikad
baik

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Diminta kepada kepala daerah untuk
menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR

positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HIPPI) DKI Jakarta) Bagi pengusaha yang memiliki kemampuan membayar THR agar dapat
membayar tujuh hari sebelum Idul Fitri, sebaliknya bagi pengusaha yang tidak mampu agar
dapat dilakukan perundingan bipartit untuk mencari solusi yang terbaik

positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HIPPI) DKI Jakarta) Mampu bertahan saja sudah sangat baik

positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HIPPI) DKI Jakarta) Ini tantangan yang harus kita hadapi bersama. Kita berharap agar program
vaksinasi covid-19 berjalan lancar sehingga pemulihan ekonomi kita bergerak lebih cepat, pasar
semakin bergairah, cash flow pengusaha semakin positif sehingga nantinya pengusaha dapat
membayarkan THR kepada pekerja nya

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami akan mem-PTUN-kan surat edaran atau apapun bentuk
suratnya terhadap surat yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut bilamana
bertentangan dengan peraturan THR sebagaimana diatur dalam PP 78/2015

130