Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

"Bagi pengusaha yang memiliki kemampuan membayar THR agar dapat membayar tujuh hari
sebelum Idul Fitri, sebaliknya bagi pengusaha yang tidak mampu agar dapat dilakukan
perundingan bipartit untuk mencari solusi yang terbaik," kata Sarman seperti dilansir
dariKontan.co.id.

Sarman menyebut, pengusaha bukannya tidak mau membayar THR 2021. Akan tetapi memang
kondisi keuangan yang sudah teramat berat akibat omzet yang turun tajam. "Mampu bertahan
saja sudah sangat baik," ucap dia.

Pengusaha berharap, pengertian yang dalam dan kesadaran yang tinggi dari rekan-rekan Serikat
Pekerja /Buruh untuk dapat melihat tantangan yang dihadapi pengusaha secara jernih. Sebab,
ini tantangan yang teramat berat karena sudah setahun aktivitas ekonomi bergerak terbatas
mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 minus 2,07 persen.

Selain itu, diawal tahun 2021 dengan tingkat penularan Covid-19 yang masih tinggi, Pemerintah
masih menerapkan pembatasan yang dampaknya pergerakan ekonomi masih sama dengan
tahun yang lalu. Bahkan pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I-2021 yang diprediksi tumbuh
positif, dikawatirkan juga masih minus.

"Ini tantangan yang harus kita hadapi bersama.

Kita berharap agar program vaksinasi covid-19 berjalan lancar sehingga pemulihan ekonomi kita
bergerak lebih cepat, pasar semakin bergairah, cash flow pengusaha semakin positif sehingga
nantinya pengusaha dapat membayarkan THR kepada pekerja nya," tutur Sarman.

Ancaman Buruh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku akan
menempuh jalur hukum jika pemerintah mengeluarkan aturan terkait pencairan Tunjangan Hari
Raya (THR) 2021 bisa dilakukan secara dicicil. Menurut dia, para buruh akan menolak dengan
keras jika Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut.

"Kami akan mem-PTUN-kan surat edaran atau apapun bentuk suratnya terhadap surat yang
dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut bilamana bertentangan dengan peraturan
THR sebagaimana diatur dalam PP 78/2015," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Jumat
(19/3/2021).

Selain itu, kata Said, pihaknya juga akan menyurati Presiden Joko Widodo jika Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah tetap nekat mengeluarkan aturan yang berisi pembayaran THR
boleh dicicil.

"Kami akan mengirimkan dalam hal ini KSPI, surat protes keras kepada Presiden Republik
Indonesia Bapak Jokowi untuk menegur, mengingatkan dan melarang Menteri Ketenagakerjaan
membayar THR melalui surat edaran itu membolehkan pengusaha membayar THR di bawah
ketentuan PP 78, yaitu 100 persen dan tidak boleh dicicil," kata dia seperti dikutip dari
kompas.com.
Said menjelaskan, permintaan ini juga berlaku bagi para buruh yang masa kerjanya di bawah
satu tahun. Menurut dia, buruh yang masa kerjanya di bawah satu tahun pembayaran THR-nya
harus proporsional sesuai masa kerjanya.

"Bagi yang di bawah 1 tahun atau 12 bulan maka proporsional, misal 6 bulan masa kerja maka
THR yang dibayarkan adalah 6/12 dikali upah yang diterima. Itu yang kami minta dan bagi yang
bermasa kerja di atas 12 bulan atau di atas satu tahun, maka THR-nya dibayar penuh 100
persen," kata Said.

133