Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Judul Kebijakan Menaker Soal THR 2021 Kecewakan Buruh
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210413061234-92-
629061/kebijakan-menaker-soal-thr-2021-kecewakan-buruh
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-13 06:32:47
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Mirah Sumirat (Bupati Bogor) Poin tuntutan kami adalah jangan ada surat edaran.
Karena dengan itu, pengusaha yang sebelumnya mampu bayar THR jadi punya peluang untuk
berlindung dan tidak membayarkan THR-nya secara penuh

negative - Mirah Sumirat (Bupati Bogor) Kalau menurut saya surat edaran ini fatal lah, ndablek
lah. Intinya, poinnya, jangan keluarkan surat edaran karena sudah ada mekanisme tersendiri
terkait mekanisme mampu dan tidak mampu di Undang-Undang

Ringkasan

Kalangan buruh kecewa dengan kebijakan THR 2021 yang diumumkan Menaker Ida Fauziyah
awal pekan kemarin karena masih membuka ruang pengusaha tak bayar THR.

KEBIJAKAN MENAKER SOAL THR 2021 KECEWAKAN BURUH

Jakarta - Kalangan buruh mengaku kecewa dengan kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) yang
diatur Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Surat Edaran (SE) nomor
M/6/HK.04/IV/2021 terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021.

Mereka salah satunya yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menilai
SE tersebut tersebut berpotensi menjadi tameng bagi pengusaha untuk mengindari
kewajibannya membayarkan THR secara tepat waktu.

Terlebih, aturan itu tak mengatur secara khusus keberadaan pihak yang mengawasi pembayaran
THR oleh perusahaan di lapangan. Artinya, pengusaha bisa memutuskan pembayaran secara
sepihak THR, termasuk membayarnya dengan cara dicicil.

"Poin tuntutan kami adalah jangan ada surat edaran. Karena dengan itu, pengusaha yang
sebelumnya mampu bayar THR jadi punya peluang untuk berlindung dan tidak membayarkan

144