Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 150
Menaker Ida menambahkan, pembayaran denda 5 persen tersebut juga tak serta merta
menghapus kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja atau
buruh. Sehingga perusahaan tetap harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan THR.
Sedangkan terkait dengan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak membayar THR
keagamaan sesuai dengan batas waktu yang di tentukan akan merujuk peraturan pemerintah
Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan pasal 9 ayat 1 dan 2. Menaker Ida bilang, pemberian
sanksi sendiri akan dilakukan secara bertahap.
"Sanksi administratif tersebut yang pertama berupa poin a: teguran tertulis, poin b: pembatasan
kegiatan usaha, poin c: penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan poin
d: pembekuan kegiatan usaha," bebernya.
Pemberian sanksi administrasi tersebut juga tak serta merta menggugurkan kewajiban
perusahaan untuk membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Saya kira itu ya sama," tutupnya. [bim]
149
