Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 149
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja
/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
3. Syarat Ketat Pembayaran THR Bisa Dicicil Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi
perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan
THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan, Menaker Ida meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar memberikan solusi dengan
mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja /buruh untuk mencapai kesepakatan
yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja
/buruh yang bersangkutan," kata Menaker Ida.
Menaker Ida mengatakan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut
harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
keagamaan tahun 2021 kepada pekerja /buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagakerjaan setempat," katanya.
Menaker Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk
membayar THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan secara transparan.
4. Antisipasi Masalah, Pemerintah Bentuk Posko THR Sementara itu, dalam rangka
mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021
dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, Menaker Ida
meminta Gubernur beserta Bupati/Wali kota untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya
terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan
rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Dia juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan
prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
"Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR
Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.
5. Sanksi Bagi Perusahaan Nakal Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah memberikan
ultimatum bagi perusahaan yang telat membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
hingga H-7 Idul Fitri 2021. Yakni berupa pemberian denda hingga sanksi administrasi bagi
perusahaan bandel tersebut.
Terkait denda, perusahaan diwajibkan membayar 5 persen dari nilai THR yang harus dibayarkan
kepada pekerja atau buruh. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan "Denda 5 persen dari total THR harus di
bayarkan saat berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," ucapnya.
148
