Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Menurut dia, pihaknya menampung masukan dari tripartit nasional. Kelong-garannya diberikan
hanya sampai tibanya hari raya, itu pun didasarkan atas pembicaraan bipartit antara pengusaha
dan Pekerja dengan semangat kekeluargaan dan menyampaikan kondisi laporan keuangan
Internal perusahaan.

Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan syarat THR paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang
transparan."Laporan keuangan yang menyatakan tidak mampu selama 2 tahun terakhir," kata
Ida.

Denda 5 Persen

Kemenaker Juga menyiapkan skema denda dan sanksi bagi perusahaan yang terlambat
membayar THR 2021. Denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak
berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran.

Sementara sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. Diantaranya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha.
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Ida menegaskan pengenaan denda maupun sanksi tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR keagamaan pada pekerja/buruh.Karena. THR merupakan
pendapatan non upah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

'Diperlukan komitmen bagi para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu
kepada para Pekerja dan buruh," kata Ida.

Menanggapi SE Menaker. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
meminta Menaker bersikap tegas dalam penegakan SE tersebut.
"Isi surat edaran Menaker Juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
Covid-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit
dengan serikat Pekerja dan/ atau perwakilan buruh Jika di perusahaan tidak ada serikat pekerja,"
kata Sald Iqbal, kemarin.(tribun net-work)

19