Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

keuangan mereka secara transparan pada pekerja. "Ini berdasarkan laporan keuangan internal
selama dua tahun terakhir. Harus dibuka secara transparan," ungkapnya.
Setelah dicapai kesepakatan, perusahaan wajib menyerahkan hasil dialog pada dinas
ketenagakerjaan setempat. Ida juga meminta agar gubernur dan bupati/wali kota untuk
mengawasi. "Kesepakatan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk membayar THR 2021 dengan besaran sesuai ketentuan," ungkapnya.

Pembayaran THR keagamaan sendiri diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai
masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR keagamaan juga diberikan kepada
pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian
kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan sebesar 1 bulan upah. Sementara, bagi pekerja/buruh yang
mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan
secara proporsional. Perhitungannya, masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Lalu, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir. Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai
masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang
diterima tiap bulan selama masa kerja.

Nah, bagi perusahaan yang telat membayar THR maka akan dikenakan denda 5 persen dari total
THR yang harus dibayar sejak beralchirnya batas waktu kewajiban pembayaran. Namun, denda
ini tak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerjanya.
Sementara, pengusaha yang tak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis dan membatasi kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Ida juga meminta pemda untuk tegas dalam menegakkan hukum sesuai kewenangannya
terhadap pelanggaran pemberian THR ini. Termasuk, membentuk Pos Komando Pelaksanaan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan
protokol kesehatan.

Sementara itu, pengusaha masih menyampaikan nada keberatan terkait kebijakan pemerintah
mengenai THR tahun ini. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang
Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton I Supit menegaskan bahwa kebijakan tersebut
memang tidak akan berpengaruh pada industri besar yang memiliki kemampuan finansial yang
masih baik.

"Bagi yang mampu tidak masalah. Tanpa SE pun mereka akan bayar. Persoalan kan ada yang
tidak mampu. Sedangkan SE ini kesannya memaksakan harus bayar lunas," ujar Anton kepada
Jawa Pos (IPG), Senin (12/4).

Anton meminta pemerintah mencermati bahwa kewajiban membayar THR secara lunas bersifat
general, berlaku untuk semua skala perusahaan tanpa terkecuali. "Artinya termasuk UKM. Tidak
ada dispensasi (untuk perusahaan kecil, red). Padahal kita sendiri tahu kemampuan perusahaan
berbeda-beda," tambahnya.

Anton mengatakan bahwa saat ini pengusaha relatif pasrah. Di satu sisi Anton menegaskan
bahwa kebijakan atau instruksi pemerintah harus diikuti pelaku usaha yang tidak punya kuasa
untuk melawan. Perkara sanksi, Anton mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan jika
pemerintah berkehendak demikian.

15