Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 15
Judul THR Tidak Boleh Dicicil OK
Nama Media Riau Post
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis das
Tanggal 2021-04-13 10:44:26
Ukuran 155x218mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 65.100.000
News Value Rp 651.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
TAHUN ini, pekerja dan buruh bisa sedikit bernapas lega dalam mempersiapkan keperluan di
hari raya Idulfitri. Pemerintah menetapkan tunjangan hari raya (THR) wajib dibayar penuh tanpa
dicicil. Hal ini tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/ 1V/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE
tersebut ditujukan langsung pada para gubernur di seluruh
THR TIDAK BOLEH DICICIL OK
Laporan JPG, Jakarta
TAHUN ini, pekerja dan buruh bisa sedikit bernapas lega dalam mempersiapkan keperluan di
hari raya Idulfitri. Pemerintah menetapkan tunjangan hari raya (THR) wajib dibayar penuh tanpa
dicicil.
Hal ini tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/ 1V/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE
tersebut ditujukan langsung pada para gubernur di seluruh Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemberian THR keagamaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/ buruh. Di
mana, THR ini digunakan untuk memenuhi keperluan pekerja/buruh dan keluarganya dalam
merayakan hari raya keagamaan.
"THR merupakan nonupah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau buruh," ujarnya
dalam temu media, Senin (12/4).
Pembayaran THR ini, lanjut dia, harus dilakukan maksimal sepekan atau tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan tiba. Meski begitu, ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah bagi
perusahaan yang tak mampu membayar THR karena masih terdampak pandemi. Peru-sahaan-
perusahaan tersebut diberikan waktu maksimal sehari sebelum lebaran tiba.
Namun, dengan catatan, ada kesepakatan atau pembahasan secara bipartite terlebih dahulu
antara pengusaha dan pekerja. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk membuka laporan
14
