Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

"Kalau pemerintah sudah mau main sanksi terserah pemerintah lah kami mau diapakan. Ini
ibarat mau amankan ayam atau telurnya. Kalau ayamnya terus ditekan, dampak jangka
panjangnya tentu ayamnya ada potensi mati," keluhnya.

Menurut Anton, selama pandemi masih belum jelas kapan usainya, pengusaha perlu memikirkan
strategi bertahan. Secara sektor, pariwisata dan sektor angkutan menurut Anton menjadi sektor
yang saat ini paling tertekan. "Kita harus mentally prepared untuk rnarathon bukan sprint.
Artinya harus betul-betul jaga napas supaya tidak kehabisan napas di tengah jalan. Apakah ini
disadari pemerintah?" tegasnya.

Anton berpendapat bahwa kesepakatan bipartit atau kesepakatan dua pihak secara khusus
antara pemberi kerja dan penerima kerja masih menjadi solusi yang cukup adil. "Siapa yang
paling tahu kondisi perusahaan jika bukan karyawan dan manajemen itu sendiri. Biarkan saja
mereka berunding. Kecuali jika ada perusahaan yang moral haz-ard-nya jelek. Misalnya mampu
tapi tidak mau membayar sesuai aturan. Nah, itu biar karyawannya yang bersikap," ujarnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif INDEJF Tauhid Ahmad menuturkan, tak seluruh sektor
memungkinkan untuk membayar THR lunas. Hal itu didasarkan pada kinerja beberapa sektor
yang belum sepenuhnya pulih.

"Yang memungkinkan misalnya sektor telekomunikasi, sebagian mamin, jasa kesehatan,
sebagian di pendidikan juga saya rasa masih mampu. Industri dan di beberapa sektor lain belum
pulih. Misalnya industri, angkutan, hotel dan restoran juga belum bisa," ujarnya pada Jawa Pos
(JPG).

Tauhid menjelaskan, THR adalah kewajiban. Namun, perlu juga dipikirkan kondisi jangka
panjang yang akan dihadapi, jika perusahaan merasa kesulitan karena bisnisnya belum pulih,
tentu harus ada win win solutions dari pelaku usaha dan karyawan.

Win win solutions bukan berarti meniadakan THR, namun lebih kepada mekanisme pembayaran
THR yang barangkali bisa dicicil. "Atau dibayarkan sampai pengusaha itu mampu. Paling tidak
dalam beberapa waktu terdekat," katanya.

Kebijakan itu semestinya bisa dipertimbangkan agar siistain-ability perusahaan juga bisa long
term. Sehingga, negosiasi sangat mungkin dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun, dia
menekankan bahwa perusahaan tetap wajib membayarkan THR pada seluruh karyawannya.

Tauhid melanjutkan, perbaikan ekonomi bisa saja terjadi di momen Ramadan dan Idulfitri 2021.
Meski dia memproyeksi tak akan banyak perubahan jika dibandingkan dengan momen Ramadan
dan Idulfitri tahun lalu.

"Karena kalau kita lihat daya beli juga masih tertekan. Itu tercermin dari inflasi 1,37 persen yoy
di bulan Maret, itu masih rendah. Kalau sekitar 2 persen bisa, tapi kalau masih segitu ya belum
pulih. Mungkin saja ada kenaikan daya beli, tapi ya tentu belum bisa menyamai kondisi normal,
apalagi masih ada pandemi," urainya, (mia/agf/dee/das)

16