Page 415 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 415
Judul Tak Bayar THR ke Karyawan, Perusahaan Kena Sanksi Ini
Nama Media radarbekasi.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://radarbekasi.id/2021/04/12/tak-bayar-thr-ke-karyawan-
perusahaan-kena-sanksi-ini/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-12 17:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauizyah (Menaker) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan
paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan
negative - Ida Fauizyah (Menaker) Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan
kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar
sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauizyah mengingatkan para pengusaha tentang denda
dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar tunjangan hari raya
kepada karyawannya. "Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama
tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," kata dia dalam
konferensi pers virtual Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dipantau dari Jakarta
pada Senin (12/4).
TAK BAYAR THR KE KARYAWAN, PERUSAHAAN KENA SANKSI INI
, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauizyah mengingatkan para pengusaha
tentang denda dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar tunjangan
hari raya kepada karyawannya.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," kata dia dalam konferensi pers virtual
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dipantau dari Jakarta pada Senin (12/4).
Kewajiban pembayaran THR 2021 itu juga diperjelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada
para gubernur di seluruh Indonesia.
414
