Page 500 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

bagi perusahaan yang masih terdampak pandemik COVID-19, akan diberikan kelonggaran
pembayaran THR hingga H-1 Idul Fitri dari yang seharusnya H-7.
Perusahaan juga harus melaporkan keuangan mereka dalam dua tahun terakhir sebelum H-7
pemberian THR.

"Kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan membayar maka dia harus melaporkan
pembicaraan bipartit kepada Dinas Ketenagkerjaan sebelum H-7 (Idulfitri). Karena kelonggaran
hanya sampai H-1 hari raya," kata Ida dalam konferensi pers, Senin (12/4/2021).

Dalam konferensi pers tersebut, Ida menjelaskan ada sejumlah denda dan sanksi bagi
perusahaan yang telat dan tidak membayarkan THR untuk karyawannya.

1. Denda 5 persen jika perusahaan terlambat membayar THR Menaker Ida memberi sambutan
pada acara Raker Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang digelar pada 18-20
November/Dok. Kemnaker Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
Pasal 62 tentang pengupahan, Ida menjelaskan bahwa ada denda 5 persen bagi pengusaha yang
terlambat membayar dan/atau tidak membayar THR.

"Terkait denda, pengusaha yang terlambat bayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh
dikenakan denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengsuaha untuk membayar," kata Ida.

Dalam PP tersebut dijelaskan, pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR kepada pekerja. Artinya THR wajib dibayarkan disertai denda 5
persen.

2. Sejumlah sanksi menanti perusahaan yang tidak membayar THR pekerja Ilustrasi Uang Rupiah
(IDN Times/Hana Adi Perdana) Pemerintah juga memberlakukan sanksi adminstratif bagi
perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada pekerja. Aturan itu tertuang dalam BAB XIII
Sanksi Adminstratif Pasal 79.

"Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kena sanksi berupa teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian alat produksi dan pembekuan
kegiatan usaha," ujar Ida.

Pasal 79 menjelaskan, pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap. Untuk teguran
tertulis, merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.
Pembatasan kegiatan usaha meliputi: Pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa
dalam waktu tertentu; dan/atau Penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa
lokasi bagi Perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.

Ketiga, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dalam waktu tertentu.
Terakhir, pembekuan kegiatan usaha berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi
barang dan/atau jasa di Perusahaan dalam waktu tertentu.

Youtube IDN Times Untuk memastikan seluruh pekerja mendapat THR dari perusahaan tempat
mereka bekerja, Kemenaker meminta seluruh Pemerintah Daerah untuk mengawasi dan
menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran pembayaran THR 2021. Kemenaker bahkan telah
membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pelaksanaan
Pembayaran THR 2021 di pusat.
"Maka diminta ke Pemda untuk menegakkan hukum sesuai kewenangan terhadap pelanggaran
pembayaran THR 2021 dengan memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan ketenagakerjaan
dan melaporkan ke Kemenaker," papar Ida.

499