Page 502 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Kendati demikian, dia mengimbau perusahaan mengajak karyawan berunding apabila tidak
memiliki kemampuan untuk membayarkan THR, dengan memaksimalkan fungsi bipartit.
"Kepada para pengusaha saya berharap dapat memaksimalkan fungsi bipartit di dalam
perusahaan, apabila dirasa ada kesulitan keuangan di perusahaan dalam rangka memenuhi
kewajiban kepada pekerja," kata Diana.

Dia berharap, para pekerja juga tidak memaksakan pembayaran THR secara penuh, apabila
perusahaan memang tidak dalam kondisi baik.

"Saya berharap kondisi ini dapat kita maklumi bersama," tutur Diana.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran THR
keagamaan tahun 2021 secara penuh, atau tanpa dicicil.
Ida menjelaskan, dalam keputusan yang diambil, Kemenaker telah melakukan diskusi dengan
lembaga kerja sama tripartit nasional, tim kerja Dewan Pengupahan Nasional, serta komunikasi
yang instens dengan pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh untuk menjalin kesepahaman
dalam pemberian THR keagamaan tahun 2021.

Kebijakan ini berbeda dengan tahun lalu. Pada 2020, Kemennaker menerbitkan SE Menaker
Nomor 6 tahun 2020 berupa kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR
keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun pertimbangannnya saat itu adalah kelangsungan usaha dan kebutuhan pekerja atau
buruh atas pemenuhan pembayaran THR.

Ida mengatakan, saat ini pemerintah melakukan banyak hal. Roda perekonomian sudah mulai
bergerak, kegiatan ekonomi nasional sudah mulai membaik kembali.

501