Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2021
P. 178

Judul               Tak mendapatkan manfaat JKP, bagaimana nasib pekerja disabilitas
                Nama Media          lokadata.id
                Newstrend           Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Halaman/URL         https://lokadata.id/artikel/tak-mendapatkan-manfaat-jkp-bagaimana-
                                    nasib-pekerja-disabilitas
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-06-15 10:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Pegawai atau buruh disabilitas terancam tidak bisa menikmati manfaat dari Jaminan Kehilangan
              Pekerja (JKP), meski terdaftar dalam BP Jamsostek. Ancaman tersebut tertuang dalam Peraturan
              Pemerintah (PP) JKP nomor 37 tahun 2021, di mana manfaat JKP bagi pekerja yang mengalami
              Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikecualikan untuk alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena
              mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia.


              TAK MENDAPATKAN MANFAAT JKP, BAGAIMANA NASIB PEKERJA DISABILITAS

              Pegawai atau buruh disabilitas terancam tidak bisa menikmati manfaat dari Jaminan Kehilangan
              Pekerja (JKP), meski terdaftar dalam BP Jamsostek.

              Ancaman tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) JKP nomor 37 tahun 2021, di mana
              manfaat JKP bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikecualikan untuk
              alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau
              meninggal dunia.

              Dengan  aturan  tersebut,  manfaat  JKP  yang  tidak  diberikan  kepada  pekerja  disabilitas  bisa
              menjadi  persoalan  bagi  seluruh  pekerja  atau  buruh.  Pasalnya,  aturan  tersebut  bisa  berlaku
              kepada pekerja atau buruh non-disabilitas yang menjadi disabilitas akibat mengalami kecelakaan
              kerja.

              Menurut Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati, ketentuan
              PP JKP berpotensi diskriminatif terhadap pekerja dengan kondisi disabilitas akibat kecelakaan
              kerja.  Pengecualian  tersebut  bisa  menjadi  penghambat  "jaring  pengaman"  kehidupan  bagi
              pekerja yang disabilitas.

              "(Manfaat JKP) masih terlalu eksklusif dan belum inklusif, sehingga terdapat beberapa golongan
              pekerja, seperti pekerja informal dan disabilitas yang belum tentu mendapatkan banyak hak dari
              manfaat  JKP,"  kata  Nabiyla  dalam  zoom  webinar  "Harapan  Baru  Untuk  Pekerja",  Rabu
              (31/3/2021).

                                                           177
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183