Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 106

Title          ANGGOTA KOMISI III RAGUKAN ALASAN SALAH KETIK PASAL 170 RUU CIPTA KERJA
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      19 Februari 2020
                              https://nasional.kompas.com/read/2020/02/19/14350011/anggota-komisi-ii i-ragukan-
               Page/URL
                              alasan-salah-ketik-pasal-170-ruu-cipta-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative






               JAKARTA, - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani meragukan alasan
               pemerintah terkait ketentuan pasal 170 dalam omnibus law Rancangan Undang-
               Undang (RUU) Cipta Kerja.

               Arsul tak percaya jika pasal yang mengatur kewenangan pemerintah mengubah
               undang-undang menjadi peraturan pemerintah (PP) itu muncul karena salah
               pengetikan.

               Sebab, menurut dia, isi Pasal 170 dalam RUU Cipta Kerja tercantum secara
               terstruktur.

               "Saya kira tidak salah ketik, sebab kalau salah ketik itu, misalnya harusnya katanya
               ada, menjadi tidak ada, itu menjadi salah ketik," kata Arsul di Kompleks Parlemen,
               Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

               "Tetapi kalau dalam satu kalimat saya kira, apalagi itu ada dua ayat yang terkait
               dengan itu paling tidak itu (pasal 170) enggak salah ketik lah," sambung dia.

               Arsul mengatakan, kewenangan pemerintah dapat mengubah undang-undang lewat
               peraturan pemerintah dapat menabrak definisi dalam Undang-Undang Nomor 15
               Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

               Pasal 1 UU PPP menyatakan bahwa peraturan pemerintah adalah peraturan yang
               dibuat pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.

               "Kalau ada peraturan pemerintah menggantikan UU itu berati nabrak definisinya
               peraturan pemerintah itu sendiri artinya di dalam UU pembentukan peraturan
               perundangan," ujar Arsul.

               Lebih lanjut, Arsul juga mengucapkan terima kasih kepada ahli hukum dan
               masyarakat sipil yang sudah mengingatkan adanya kesalahan dalam RUU Cipta
               Kerja.

               Selain itu, ia mengakui, dalam menyusun RUU Cipta Kerja, pemerintah tak
               melibatkan serikat pekerja sehingga menimbulkan kecurigaan.

               Oleh karenanya, Wakil Ketua MPR ini menyarankan dalam pembahasan di DPR





                                                      Page 105 of 185.
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111