Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 107
serikat pekerja ikut serta dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
"Naskah akademik dan isi RUUnya kan memang pemerintah yang menyusun
termasuk kontroversi misalnya teman-teman serikat pekerja tidak dilibatkan, tapi
menurut saya sudahlah yang begitu engga usah kita persoalkan, kita kan melihatnya
ke depan," pungkas dia.
Adapun berdasarkan penelusuran Kompas.com, Pasal 170 ayat 1 dalam Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja berbunyi: " Dalam rangka
percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat
berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah
ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini ."
Kemudian, pada Pasal 170 ayat 2 disebutkan bahwa perubahan ketentuan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Ayat berikutnya menyatakan dalam rangka penetapan peraturan pemerintah,
pemerintah dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko
Polhukam) Mahfud MD mengatakan, ada kemungkinan penempatan aturan tersebut
di dalam draf itu disebabkan salah ketik.
"Kalau isi UU diganti dengan PP, diganti dengan perpres, itu tidak bisa. Mungkin itu
keliru ketik. Atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya tidak tahu kalau ada
(aturan) begitu (di dalam draf)," ujar Mahfud di Universitas Indonesia, Depok, Jawa
Barat, Senin (17/2/2020).
Page 106 of 185.
