Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 108

Title          PPP TIDAK YAKIN PASAL 170 RUU CIPTAKER SALAH KETIK
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      19 Februari 2020
                              https://www.antaranews.com/berita/1306354/ppp-tidak-yakin-pasal-170-ru u-ciptaker-
               Page/URL
                              salah-ketik
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative










               Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani mengaku tidak yakin Pasal 170
               Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang menimbulkan polemik di
               masyarakat, disebabkan karena kesalahan ketik dalam penyusunannya.

               "Saya kira tidak salah ketik, karena kalau salah ketik misalnya kata 'ada' menjadi
               'tidak ada', atau kata 'bisa' menjadi 'tidak bisa'," kata Arsul di Kompleks Parlemen,
               Jakarta, Rabu.

               Hal itu dikatakannya terkait Pasal 170 RUU Ciptaker yang mengatur kewenangan
               agar PP bisa mengubah aturan di UU. Pemerintah mengatakan aturan dalam Pasal
               170 itu salah ketik.

               Arsul menilai kalau dalam satu kalimat atau dua ayat yang terkait dengan aturan
               kewenangan agar PP bisa mengubah aturan di UU, itu namanya bukan salah ketik.

               Selain itu menurut dia, RUU Ciptaker merupakan inisiatif pemerintah sehingga
               naskah akademik dan isinya disusun pemerintah termasuk poin-poin yang menjadi
               kontroversi seperti yang disuarakan serikat pekerja yang tidak dilibatkan.

               Menurut dia, RUU Ciptaker baru sebatas draf dan pihaknya berterima kasih para ahli
               hukum elemen masyarakat sipil dan media mengingatkan sehingga nanti menjadi
               paham pembahasan di DPR.

               "Yang paling penting adalah nanti elemen masyarakat yang berkepentingan yang
               akan terpengaruh atau terdampak dengan RUU tersebut ketika menjadi UU, ya nanti
               kita dengarkan saja di masyarakat," ujarnya.

               Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek menilai penyusunan
               Rancangan Undang-Undang (RUU) khususnya terkait Omnibus Law harus dengan
               prinsip kehati-hatian dan kecermatan sesuai dengan ketentuan perundang-
               undangan.

               "Proses penyusunan draft RUU harus dilalukan dengan prinsip kehati-hatian dan
               kecermatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ujarnya.




                                                      Page 107 of 185.
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113