Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020

Ia lantas meminta polisi bertindak terutama terhadap aktor intelektual di balik aksi
itu. Ia percaya massa tersebut ada yang menggerakkan untuk menciptakan konflik
horizontal di antara masyarakat. Menurutnya, mengamankan aktor intelektual aksi
itu juga penting agar ada kepastian "bagi masyarakat yang ingin menyuarakan
pendapat." Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah juga
menilai serupa, bahwa demo dan aksi bakar ban itu mencederai demokrasi "karena
berusaha menghalang-halangi hak warga berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan dan kebijakan, termasuk dengan omnibus law yang berhubungan dengan
hajat hidup orang banyak." Ia juga meminta polisi bertindak. "Di sini diuji
kesungguhan polisi. Masak yang seperti ini tidak bisa diungkap?" katanya.

Jatam, seperti KASBI dan Sindikasi, juga menolak RUU Cilaka. Dari aspek
lingkungan, Merah mengatakan peraturan ini hanya akan mempercepat Indonesia
memasuki fase kehancuran. "Semua yang dibahas parlemen dan pemerintah ini
mencelakakan rakyat dan lingkungan," tegas Merah.

Merah lantas menyerukan "pemogokan dan tindakan sipil serentak" untuk
menggagalkan peraturan ini.

KASBI hanya satu dari sekian banyak serikat buruh yang menolak RUU Cilaka.
Mereka saat ini tergabung dalam aliansi bernama Gerakan Buruh untuk Rakyat atau
Gebrak.

Kelompok-kelompok penekan ini sempat disinggung khusus oleh Presiden Joko
Widodo pada awal Januari lalu.

Saat itu ia memerintahkan "terutama Kapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung, dan seluruh
kementerian terkait komunikasi" melakukan pendekatan kepada organisasi
masyarakat agar tidak menolak RUU Cilaka. Menurutnya ini penting karena ada
tenggat waktu yang harus dipatuhi. yaitu "sebelum 100 hari kerja.".

(tirto.id - Hukum ) Reporter: Alfian Putra Abdi Penulis: Alfian Putra Abdi Editor: Rio
Apinino

Page 126 of 185.