Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020

Title KAMMI DESAK PEMERINTAH BATALKAN OMNIBUS LAW
Media Name tempo.co
Pub. Date 19 Februari 2020
Page/URL https://nasional.tempo.co/read/1309365/kammi-desak-pemerintah-batalkan -omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
(KAMMI) Elevan Yusmanto mendesak pemerintah membatalkan pembahasan
mengenai Omnibus Law . "Kalau pemerintah tetap melanjutkan Omnibus Law
bermasalah ini, KAMMI akan turun ke jalan bersama rakyat untuk menolaknya,"
kata Elevan dalam siaran tertulisnya, Selasa, 18 Februari 2020.

KAMMI menilai Omnibus Law yang diusulkan pemerintah, khususnya Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja, berpotensi membuat pemerintah semakin otoriter.
Salah satunya Pasal 170 yang menyebutkan bahwa pemerintah bisa mengubah
undang-undang dengan peraturan pemerintah. "Ini kan aneh dan berpotensi terjadi
penyalahgunaan wewenang," kata dia.

Ketua Kebijakan Publik KAMMI Abdussalam menambahkan, omnibus law jelas-jelas
memunculkan wajah otoriter. "Negara demokratis mana yang membiarkan Presiden
dapat mengubah undang-undang? Jelas sekali dalam terselip pasal akan wajah
otoriter pemerintah," kata Abdussalam.

Menurut dia, undang-undang seharusnya dibuat demi kepentingan rakyat melalui
wakil rakyat di DPR. Jika pemerintah bisa mengubah UU dengan PP, kata dia, maka
pemerintah akan melawan kehendak rakyat itu sendiri.

Mengenai Pasal 170 dalam RUU Cipta Kerja, Menteri Hukum dan HAM Yasonna
Laoly sebelumnya mengatakan bahwa terjadi salah ketik. Pasal 170 dalam draf
menyebut pemerintah bisa mengubah UU melalui PP. Namun, Yasonna menduga
ada kesalahan dalam penulisan pasal terkait.

Omnibus Law ini tidak hanya diprotes KAMMI, tapi juga berbagai kalangan. Salah
satu pemrotes lainnya adalah kalangan buruh,

Page 129 of 185.