Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 135
Bisa jadi pemerintah khawatir akan ada gejolak lebih besar kalau dibuka di
Ombudsman? Ya kenapa mesti ditolak? Kalau toh belum disetujui Presiden,
namanya tukar pikiran dan diskusi, ya biasanya juga kita lakukan tertutup.
Banyak kok menteri-menteri memaparkan sesuatu di Ombudsman dan enggak kita
buka ke publik.
Kenapa terkesan tergesa-gesa dan tertutup ya? Kalau betul-betul tertutup, ya ada
sesuatu. Makin ke sini prosesnya juga makin aneh kan. BIN dan polisi dilibatkan,
untuk apa? Menteri Tenaga Kerja bilang kehadiran keduanya untuk deteksi dini jika
ada aksi demo...
Oke. Tapi setelah saya lihat, dilibatkannya itu bukan untuk tangani demo.
Wis, sudah enggak bener . Itu kan yang saya sebut offside .
Dalam undang-undang kan jelas tugas mereka. Untuk keamanan negara. Kalau pas
pembahasan, apa hal keamanannya.
Kalau BIN kenapa identitasnya ketahuan pas ikut pembahasan ya? Iya. Agak aneh.
Jadi kurang etis. Kalau BIN, tanpa diundang pun, harusnya bisa masuk. Kalau
enggak bisa masuk, bukan BIN namanya.
Ini kan offside, apalagi membahas sebuah keputusan publik.
Ada yang tersinggung dong dengan ucapan Anda karena dibilang offside ? Kenapa
mesti tersinggung? Wajar dong, tugas Ombudsman mengingatkan kok.
Ombudsman dan Komnas HAM tidak mendapat draf omnibus law secara resmi kan?
Justru itu, ngapain kita mempelajari suatu dokumen yang kita sendiri tidak
menerimanya secara langsung.
Pada akhirnya saya minta ke salah satu anggota DPR. Tidak resmi, tapi saya
percaya draf itu benar. Kemudian ada beberapa hal aneh. Yang krusial adalah pasal
170.
Pasal yang menyebutkan pemerintah berhak ubah undang-undang melalui
peraturan pemerintah...
Nah. Ini bukan dobrak pakem lagi, ini sudah tidak sesuai konstitusi. Masa boleh
ubah undang-undang melalui PP.
Juga disebutkan, penyusunan PP dapat berkonsultasi dengan DPR. Jadi, kalau tidak
berkonsultasi juga gak apa-apa. Omnibus ini keterlaluan.
Ada juga dua pasal kegiatan pers ke dalam paket omnibus law itu...
Page 134 of 185.
