Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 137

Kemendagri.

               Saya kasih contoh. Ada orang sudah diterbitkan OSS (Online Single Submission) izin
               usahanya. Kemudian ada rekomendasi teknis yang harus segera diselesaikan.

               Sudah diurus rekomendasi itu, tidak juga keluar. Sudah juga diberi batas waktunya
               selama tiga bulan, tidak juga keluar.

               Padahal kan bisa diambil alih BKPM. Kasih kewenangan badan itu untuk approval ,
               selesai.

               Tapi kalau daerah-daerah yang bagus perizinannya, kenapa mesti diatur pusat.
               Jangan-jangan bukan ini problemnya.

               Pemerintah salah diagnosis? Salah menurut saya. Orang boleh beda pendapat
               dengan saya. Tapi fakta itu yang terjadi.

               Misalnya bicara RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Mau tidak mau kan pemerintah
               harus punya peta untuk memastikan RDTR itu ada aspek-aspek penanganan
               lingkungannya.

               Sehingga kalau orang sudah masuk, dia tahu bagaimana cara mengolah limbah. Ini
               kan butuh kerja keras dan butuh eksekutor, bukan tukang ubah-ubah aturan.

               Menurut saya, konten omnibus law itu berlebihan. Ya, Ombudsman memang tidak
               mungkin masuk ke wilayah konten. Kami kan administratif. Apakah ada
               maladministrasi atau enggak.

               Ada potensi maladministrasi? Lihat saja Pasal 170.

               Lalu, apa yang bisa dilakukan Ombudsman? Tentunya kami akan mengingatkan,
               memberi saran, dan kita akan pleno dalam waktu dekat untuk menentukan langkah
               selanjutnya lembaga ini.

               Para perumus draf itu tahu atau pura-pura tidak tahu tentang konten Pasal 170? Ini
               masalah mental. Mereka tidak menguasai dan terampil melakukannya. Tidak ingin
               disalahkan, bikinnya tergesa-gesa, kalau nanti ada apa-apa bisa kami ubah. Begitu.

               Kan targetnya 100 hari jadi...

               Rakyat tidak peduli. Wong ini untuk kepentingan bersama. Bukan kepentingan
               Jokowi kan? Mau telat sebulan, enggak jadi seratus hari, molor, apa sih takutnya?
               Rasional saja. Kan Presiden sudah enggak ada beban.

               Saya kira Jokowi bukan orang jahat, tapi kenapa orang takut sekali komentari
               omnibus ini. Ketertutupan pemerintah semakin didukung dengan banyaknya orang
               yang takut.



                                                      Page 136 of 185.
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142