Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020

Title KONTROVERSI RUU CIPTA KARYA
Media Name koran-jakarta.com
Pub. Date 19 Februari 2020
Page/URL http://www.koran-jakarta.com/kontroversi-ruu-cipta-karya-2020-02-19-06 -32/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah diserahkan pemerintah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, pimpinan DPR akan membawa draf
RUU tersebut untuk dibahas dalam rapat paripurna. Setelah itu, akan dibawa ke
Badan Musyawarah (Bamus) DPR kemudian diputuskan komisi yang akan
membahas rancangan beleid tersebut dengan pemerintah.

Namun, belum lagi proses pembahasan dimulai, sudah terkuak sejumlah pasal
kontroversial di dalam RUU berjumlah 15 bab, 174 pasal itu. Pertama, terkait pasal
yang merugikan para pekerja, dan pasal yang memberi wewenang kepada presiden
untuk mengubah UU. Pada Pasal 89 nomor 20 terkait pengusaha dapat
memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan atau lembur, disebutkan
pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja melebihi ketentuan untuk jenis
pekerjaan atau usaha tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan atau usaha tertentu, serta skema
periode kerja diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian Pasal 89 nomor 22
tentang waktu istirahat dan cuti, serta hari kerja. Pada pasal ini isinya pengusaha
wajib memberi waktu istirahat kepada pekerja. Antara paling sedikit setengah jam
setelah bekerja empat jam terus-menerus. Waktu istirahat tersebut tidak termasuk
jam kerja. Lalu terdapat pula poin pengusaha wajib memberikan waktu istirahat
mingguan satu hari untuk enam hari kerja.

Selain itu, Pasal 89 nomor 24 terkait upah. Di dalamnya terdapat aturan gubernur
menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Aturan tersebut tidak berlaku
untuk industri kecil dan padat karya. Demikian pula pada nomor 30 menyebutkan,
pengusaha meninjau upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan dan produktivitas.

Bukan itu saja, pada Pasal 42 terkait tenaga kerja asing, terdapat aturan tenaga
kerja asing dapat dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan
waktu tertentu. Mereka memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan
diduduki. Disebutkan, tenaga kerja asing bisa menduduki jabatan di luar yang
mengurusi personalia.

Pasal lain terkait sanksi monopoli dagang yang dihapus. Padahal, UU 5 Tahun 1999
merupakan UU hasil perjuangan Reformasi 1998. Di dalam RUU Cipta Kerja hanya

Page 140 of 185.