Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 142
mengancam pelanggaran Pasal 41 UU 5 Tahun 1999 dengan sanksi administrasi dan
denda administrasi maksimal 100 miliar rupiah.
Lebih dari itu, Pasal 170 ayat (1), berbunyi, "Dalam rangka percepatan pelaksanaan
kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1),
berdasarkan UU ini, pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam UU
ini dan/atau mengubah ketentuan dalam UU yang tidak diubah dalam UU ini."
Pasal 170 ayat (2) berbunyi, "Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan PP." Pasal 170 Ayat (3) berbunyi, "Dalam rangka penetapan
PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat dapat berkonsultasi
dengan pimpinan DPR." Adanya wewenang penuh pemerintah atas UU itu ternyata
salah ketik. Para pembuat RUU mengatakan, Pasal 170 seharusnya tidak ada.
Untuk itu, pemerintah akan memperbaiki substansi RUU saat pembahasan.
Semudah itu alasan pemerintah terkait pasal-pasal kontroversi di RUU Cipta Karya?
Seharusnya pemerintah menyadari, penyusunan RUU Cipta Karya yang disebut-
sebut sebagai Omnibus Law dibuat karena mengejar target.
Selain itu, pembuatannya tidak melibatkan orang banyak, apalagi mengikutsertakan
pihak-pihak terkait. Kita tak berharap RUU Cipta Karya dibuat orang yang tak paham
hukum, sehingga menyalahi konstitusi. Kita juga menginginkan pihak yang
bertanggung jawab pada RUU Cipta Karya menyadari kesalahan di dalamnya.
Mereka perlu segera memperbaiki.
Sebaiknya RUU Cipta Karya segera dibahas DPR secara terbuka agar tidak
menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Semakin terbuka pembahasan, tambah
banyak pendapat, sehingga membuat RUU Cipta Karya berkualitas.
Page 141 of 185.
