Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 140
Title MAHFUD MD BEBER PENYEBAB KISRUH RUU OMNIBUS LAW
Media Name fajar.co.id
Pub. Date 19 Februari 2020
Page/URL https://fajar.co.id/2020/02/19/mahfud-md-beber-penyebab-kisruh-ruu-omn ibus-law/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko
Polhukam) Mahfud MD, meminta perdebatan terkait penyusunan RUU Omnibus Law
Cipta Kerja diselesaikan di DPR RI. Dia menilai, kekisruhan yang terjadi belakangan
ini hanya didasari perbedaan pendapat.
"Kalau yang dianggap bermasalah itu soal beda pendapat, soal aspirasi, itu dibahas
di DPR nanti," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).
Dia menyampaikan, sejauh ini sebetulnya tidak banyak pasal-pasal yang
diperdebatkan di dalam omnibus law ini. Salah satunya hanya Pasal 170. Itu pun
sudah dijelaskan, bahwa terjadi akibat pemerintah salah ketik.
Sampai saat ini, omnibus law ini masih dalam tahap pembahasan. Artinya, apabila
ada kekurangan maupun revisi masih bisa dilakukan. Oleh karena itu, bagi pihak-
pihak yang ingin menyampaikan aspirasi, agar disuarakan di meja DPR RI.
"Kalau beda pendapat diperdebatkan di DPR. Jadi silahkan masyarakat yang melihat
ada perlu perbaikan, baik karena tidak sependapat maupun karena dianggap keliru
sampaikan di sana, DPR punya forum untuk memperbaiki itu," ucap Mahfud.
Diektahui, sejumlah pasal dalam omnibus law ini memang banyak diperdebatkan
masyarakat. Misalnya pasal 98 ayat (1) yang tak lagi menghukum perusak
lingkungan. Hukuman pidana hanya diganti dengan denda Rp 3-10 miliar.
Adapula penghapusan upah yang seharusnya diterima buruh ketika pekerja
berhalangan hadir, kemudian Pasal 170 yang menyebutkan RUU ini bisa diubah
hanya dengan Peraturan Pemerintah (PP), dan lain sebagainya.
(jpc/fajar).
Page 139 of 185.
