Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 136
Nah itu juga. Memang denda dinaikkan apabila mengganggu fungsi pers. Tapi di
bawahnya tiba-tiba ada tambahan soal perusahaan pers yang melanggar akan
dikenai sanksi administratif. Oh arahnya mau ke sana.
He-he .
Banyak pasal aneh ya? Itu yang saya bilang. Bus ini tiba-tiba kok kelebihan
penumpang. Banyak penumpang yang tidak sesuai size- nya.
Cara paling aman itu DPR harus kembalikan dulu draf itu ke pemerintah. Jangan
pemerintah cuci piring di DPR.
"Penumpang gelap"? Ha-ha . Ada yang bilang begitu sih. Bagi saya, gelap atau
terang bisa dilihat setelah jadi.
Anda percaya omnibus law ini jurus sakti untuk ekonomi Indonesia? Ya lihat saja
nanti. Saya telah pelajari sejarahnya. Pertama kali itu dilakukan Amerika yang
berkaitan dengan penegakan hukum. Ini kan semacam self-correction dari suatu
negara.
Indonesia kemudian membuatnya. Awalnya ada 70 undang-undang direvisi, yang
kemudian disebut dengan Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Lalu sebutan itu diubah
menjadi Ciptaker.
Ada sebelas klaster, tapi tiba-tiba ada pajak masuk dan juga yang lain.
Yang jadi pertanyaan, kok spirit yang dibangun bukan spirit konsolidasi, tapi malah
memecah belah.
Pengusaha berantem dengan buruh, pengusaha diadu dengan aktivis lingkungan,
pengusaha diadu dengan pers. Saya kira tidak baik ya cara kayak begitu.
Apakah efektif ketika omnibus law menyederhanakan perizinan di daerah yang
dianggap kerap tumpang tindih? Pertanyaannya, apa betul sampai menghapus
semua izin itu? Ini kan problem bernegara. Negara ini punya sistem desentralisasi,
tapi kayak mau ditarik semua ke pusat.
Data maladministrasi dalam pelayanan perizinan di Ombudsman bagaimana? Ya
kelemahan perizinan itu rata-rata soal pengawasan. Itu yang dikeluhkan.
Pengawasan itu kan bagian dari supervisi.
Harusnya diserahkan saja dulu ke daerah, kasih waktu. Kalau tidak selesai, baru
diambil alih pusat.
Instansi mana yang harusnya ambil alih? Yang ambil alih jangan Kemendagri lagi.
Sudah kebanyakan urusan. Justru yang harus dikurangi itu adalah monopolinya
Page 135 of 185.
