Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 133
Title ALAMSYAH SARAGIH: OMNIBUS LAW INI KETERLALUAN
Media Name lokadata.id ALAMSYAH SARAGIH: OMNIBUS LAW INI KETERLALUAN
Pub. Date 19 Februari 2020
Page/URL https://lokadata.id/artikel/alamsyah-saragih-omnibus-law-ini-keterlalu an
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Alamsyah sepertinya sadar telah membuat kuping sejumlah pihak panas.
Komentarnya tentang omnibus law di beberapa media daring menimbulkan
perdebatan. Apalagi ia merupakan anggota Ombudsman, notabene bagian dari
pemerintah.
"Kenapa mesti tersinggung? Wajar dong, tugas Ombudsman kan mengingatkan,"
ujar Ahmad Alamsyah Saragih, nama tulen mantan Ketua Komisi Informasi Pusat ini.
Ucapannya memang keras. Ketika wawancara dengan salah satu media ia
mengatakan kehilangan selera dan malu untuk mengawasi rancangan omnibus law.
Tapi, ia tak sendiri. Aktivis lingkungan dan buruh juga menuntut hal yang sama
dengan Alamsyah: keterbukaan.
Belakangan, isu omnibus law makin memanas. Perdebatan antar pakar politik,
ekonomi, hukum dan birokrasi, seperti tak berkesudahan. Upaya pemerintah untuk
menerapkan omnibus law pada 2020 pun mulai diragukan.
"Cara paling aman itu DPR kembalikan dulu drafnya ke pemerintah. Jangan cuci
piring di DPR. Pusing ya he-he " kata Alamsyah saat wawancara dengan Heru
Triyono dan fotografer Wisnu Agung di ruang kerjanya, Gedung Ombudsman,
kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa siang (18/2/2020).
Selama di Ombudsman, Alamsyah memang berusaha melawan kepusingan yang
melanda kepalanya. Banyak aduan yang diterimanya malah jadi beban pikiran dan
membuat rambutnya semakin banyak diwarnai uban.
" Ha-ha . Awal masuk Ombudsman itu komposisinya 60-40 untuk rambut hitam.
Sekarang sebaliknya, jadi hampir putih semua," tuturnya.
Selama satu jam ia meladeni banyak pertanyaan. Di antaranya soal satgas omnibus
law yang mengadu ke pihaknya dan potensi maladministrasi dalam proses
penyusunan undang-undang sapu jagat itu.
Anda terus kritik pemerintah terkait pembahasan omnibus law, memangnya ada
indikasi apa? Sesuai Undang-Undang Nomor 12, pembahasan itu harusnya ada
konsultasi publik. Meskipun itu bukan ke Ombudsman, tapi harus dengan publik.
Gak apa-apa.
Anehnya itu, kok ada pembahasan di Kadin, tapi dengan Ombdusman tidak. Padahal
Ombudsman sudah minta pemaparan RUU-nya. Tapi permintaan itu ditolak oleh
Kemenko Perekonomian. Kok kurang etis ya.
Page 132 of 185.
