Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020

Kecewa Ombudsman tidak dilibatkan? Ombudsman kan institusi negara. Sementara
Kadin kok malah dilibatkan. Kalau dari segi etika bernegara, ini sudah buruk sekali.

Kalau memang tidak mau, ya pemerintah take all risk , silakan. Bagi Ombudsman
tidak ada untungnya juga tidak ada ruginya.

Menurut pemerintah, memang belum waktunya dibuka ke publik karena masih
tahap identifikasi masalah, bagaimana? Justru sebelum draf final ya dibuka, supaya
publik bisa beri masukan. Transparan saja dan tak semua masukan harus
ditampung kan. Itulah demokrasi.

Tidak mungkin pemerintah membuat kebijakan yang bisa tampung semua aspirasi.

Sejak awal sudah memunculkan penolakan ya...

Nah yang tak tertampung ini dipikirkan skema afirmasi lainnya. Itu sih standar, dan
sederhana bagi pengambil kebijakan. Jangan paranoid.

Kalau tertutup dan cemas, nanti akan muncul pasal-pasal aneh untuk amankan
kecemasan itu. Saya jadi ngeri.

Bahkan anggota satgas omnibus law harus menandatangani disclaimer untuk
merahasiakan draf RUU itu ya? Makanya. Saatnya pemerintah membuka hal ini. Tapi
kan ternyata tidak juga.

Siapa anggota satgas yang mengadu ke Ombudsman tersebut? Tentunya tidak etis
untuk menyebut orangnya. Saya lupa apakah dia sebagai tim perumus atau
konsultan.

Yang jelas, dia diminta untuk tidak menyebarluaskan dokumen draf RUU itu. Jadi
bikin semacam perjanjian. Padahal itu kan dokumen publik.

Mungkin kalau terbuka dan proses pembentukannya melibatkan publik akan makan
waktu lama? Itu yang tidak benar. Tentunya dalam proses memang tidak patut
dibuka. Tapi kalau sudah draf satu, draf dua begitu, kan boleh.

Dan tujuan transparansi kan supaya publik beri masukan. Siapa bilang harus
berlama-lama? Pasal-pasal itu kan bisa diinventarisir, dibikin sistematis. Kalau
enggak mampu melakukan itu, justru diragukan kompetensinya.

Ketika Ombudsman mengirim surat permintaan pemaparan draf RUU itu, apa
balasan Kemenko Perekonomian? Surat kami itu dibalas secara tertulis. Mereka
menyatakan tidak bisa memaparkan, namun minta masukan secara tertulis.

Alasannya, belum ada arahan menteri dan draf belum disepakati Presiden. Ini kan
aneh. Orang dipaparkan saja belum, tapi minta masukan tertulis.

Page 133 of 185.