Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 146

Title          MASIH BINGUNG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA? INI DIA FAKTA-FAKTANYA!
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      19 Februari 2020
                              https://nasional.kontan.co.id/news/masih-bingung-omnibus-law-cipta-ker ja-ini-dia-fakta-
               Page/URL
                              faktanya
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative









               Pemerintah resmi menyerahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta
               Kerja kepada DPR RI pada pekan lalu. Berbagai aturan yang tercantum dalam
               Undang-Undang terdahulu siap direvisi untuk menggenjot realisasi investasi RI.

               Ketenagakerjaan merupakan salah satu bahasan yang tercantum dalam draf RUU
               sapu jagat tersebut. Dalam draf RUU Omnibus Law yang diterima Kompas.com,
               pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal terkait
               dengan UU Ketenagakerjaan.

               Berikut beberapa poin yang dicanangkan pemerintah terkait ketenagakerjaan dalam
               RUU Omnibus Law.

               1. Uang penghargaan dipangkas Pemerintah berencana mengubah skema
               pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK. Dikutip dari draf
               RUU yang diperoleh Kompas.com, besaran uang penghargaan ditentukan
               berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan.

               Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003
               tentang Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan RUU Omnibus Law
               Cipta Kerja justru mengalami penyusutan. Dalam draf RUU Omnibus Law, skema
               pemberian penghargaan hanya dibagi menjadi 7 periode.

               Adapun detail besaran uang penghargaan adalah sebagai berikut:
               a.  Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah.
               b.  Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah.
               c.  Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah.
               d.  Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah.
               e.  Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah.
               f.  Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah.
               g.  Masa kerja 21 tahun atau lebih, 8 bulan upah. Padahal, di dalam UU No 13
                   Tahun 2003, besaran uang penghargaan terbagi menjadi 8 periode. Dengan
                   periode masa kerja paling lama adalah 24 tahun atau lebih, dengan uang
                   penghargaan sebesar 10 bulan upah.








                                                      Page 145 of 185.
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151