Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020

DPR DAN PEMERINTAH AKAN BERI KETERANGAN DI SIDANG KE-4 UJI MATERI UU PEKERJA
Title
MIGRAN
Media Name merdeka.com
Pub. Date 19 Februari 2020
https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-dan-pemerintah-akan-beri-keteran gan-di-
Page/URL
sidang-ke-4-uji-materi-uu-pekerja-migran.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Merdeka.com - Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
(Aspataki) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) UU No 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Menurut
Aspataki, UU tersebut sangat memberatkan pelaku usahanya sebab harus memiliki
modal minimal Rp 5 miliar.

Ketua Umum Aspataki, Saiful Mashud menilai UU tersebut aneh dan tidak adil.
"Masa Perusahaan Penempatan pekerja Migrannya kan sudah lama berdiri, sudah
lama berjalan, masak harus dikenakan kewajiban deposit uang sampai Rp 1,5 Miliar.
Kecuali kalau memang baru mau mendirikan Perusahaannya ya," ujar Saiful Mashud
di Jakarta , Rabu (19/2).

Dengan adanya UU No 18 tahun 2017 ini, dia mengaku, Perusahaan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia jadi terbatas ruang geraknya. Lantaran aturan dari UU
tersebut, kewenangan yang dahulu biasa dilakukan oleh Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran diambil alih oleh Pemerintah.

"Dulu, Perusahaan merekrut, membekali dengan pelatihan, mengurus dokumen
seperti Passport, Visa sampai Medical Check Up. Tapi, sekarang semua diambil alih
Pemerintah lewat Layanan Terpadu satu Atap (LTSA). Tapi, sampai saat ini, lebih
dari dua tahun, LTSA tersebut belum jalan. Padahal, dalam aturannya P3MI
(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran) hanya boleh merekrut dari LTSA. Lah
kalau LTSA belum jalan, siapa dan apa yang mau direkrut?" kata Saiful Mashud.

Dia mengungkapkan alasan dari keberatan ini mengajukan judicial review ke MK
adalah karena saat Pekerja Migran sudah berangkat ke negara tujuan, sudah bukan
lagi tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran. Berbeda dengan UU
No 39 Tahun 2004, di mana tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran (dahulu disebut PJTKI) berawal dari perekrutan, memberi pelatihan
mengurus dokumen, mengurus keberangkatan, penempatan dan bahkan sampai
Pekerja Migran tersebut kembali ke tanah air, atau sesuai dengan masa kontrak
kerjanya.

"Begini, jadi kalau pekerja migran ini bekerja kemudian di sana pindah hingga tidak

Page 148 of 185.