Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 154
Title "KALAU PASAL 170 SALAH KETIK, MASA BISA SEPANJANG ITU..."
Media Name kompas.com
Pub. Date 19 Februari 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/02/19/20231261/kalau-pasal-170-s alah-ketik-
Page/URL
masa-bisa-sepanjang-itu
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA, - Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas
Feri Amsari menilai alasan salah ketik pada Pasal 170 dalam draf omnibus law RUU
Cipta Kerja tidak masuk akal.
Menurut Feri, kesalahan ketik tidak akan mungkin sepanjang satu kalimat atau lebih.
"Tidak mungkin, bagi saya itu alasan salah ketik tidak masuk akal. Kalau salah ketik
itu Feri jadi Fero, atau jadi Fer saja. Tidak masuk akal, masa ada salah ketik bisa
sepanjang itu?, " ujar Feri di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).
Terlebih, lanjutnya, pernyataan salah ketik itu disampaikan oleh Menko Polhukam
Mahfud MD.
Sebagai pakar hukum tata negara, Feri menilai Mahfud memahami benar bahwa
bunyi pasal 170 bertentangan dengan teori konstitusi dan konsep pemisahan
kekuasaan negara.
"Beliau itu kan pakar tata negara. Pasti memahami potensi otoritarian negara
(dalam pasal 170)," ucap Feri.
Sehingga dia pun mempertanyakan apakah ada maksud lain dari keberadaan Pasal
170 tersebut.
"Itu hampir tidak mungkin kecuali ada niat lain. Ini perlu dipertanyakan apakah
pembentukan aturan seperti itu punya niat lain dari kehendak konstitusi?,"
tambahnya Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani
meragukan alasan pemerintah terkait ketentuan pasal 170 dalam omnibus law
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Arsul tak percaya jika pasal yang mengatur kewenangan pemerintah mengubah
undang-undang menjadi peraturan pemerintah (PP) itu muncul karena salah
pengetikan.
Sebab, menurut dia, isi Pasal 170 dalam RUU Cipta Kerja tercantum secara
terstruktur.
"Saya kira tidak salah ketik, sebab kalau salah ketik itu, misalnya harusnya katanya
ada, menjadi tidak ada, itu menjadi salah ketik," kata Arsul di Kompleks Parlemen,
Page 153 of 185.
