Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020

Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

"Tetapi kalau dalam satu kalimat saya kira, apalagi itu ada dua ayat yang terkait
dengan itu paling tidak itu (pasal 170) enggak salah ketik lah," sambung dia.

Arsul mengatakan, kewenangan pemerintah dapat mengubah undang-undang lewat
peraturan pemerintah dapat menabrak definisi dalam Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Pasal 1 UU PPP menyatakan bahwa peraturan pemerintah adalah peraturan yang
dibuat pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.

"Kalau ada peraturan pemerintah menggantikan UU itu berati nabrak definisinya
peraturan pemerintah itu sendiri artinya di dalam UU pembentukan peraturan
perundangan," ujar Arsul.

Lebih lanjut, Arsul juga mengucapkan terima kasih kepada ahli hukum dan
masyarakat sipil yang sudah mengingatkan adanya kesalahan dalam RUU Cipta
Kerja.

Selain itu, ia mengakui, dalam menyusun RUU Cipta Kerja, pemerintah tak
melibatkan serikat pekerja sehingga menimbulkan kecurigaan.

Mahfud MD sebelumnya mengatakan, ada kemungkinan salah ketik terkait Pasal 170
RUU Cipta Kerja.] "Kalau isi UU diganti dengan PP, diganti dengan perpres, itu tidak
bisa. Mungkin itu keliru ketik atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya tidak tahu
kalau ada (aturan) begitu (di dalam draf)," ujar Mahfud di Universitas Indonesia,
Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).

Seperti diketahui, dalam Pasal 170 ayat 1 BAB XIII RUU Omnibus Cipta Kerja,
presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan mencabut UU melalui PP
dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja.

Tidak hanya itu, seorang presiden juga memiliki kewenangan mencabut Perda yang
bertentangan dengan undang-undang di atasnya melalui Peraturan Presiden
(Perpres).

Hal itu termaktub pada Pasal 251 di draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang
menggantikan Pasal 251 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah (Pemda).

Page 154 of 185.