Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020

Title RUU CIPTA KERJA: 3 PASAL IZIN USAHA KONTRAKTOR ASING DIHILANGKAN
Media Name kompas.com
Pub. Date 19 Februari 2020
https://properti.kompas.com/read/2020/02/19/204759321/ruu-cipta-kerja- 3-pasal-izin-
Page/URL
usaha-kontraktor-asing-dihilangkan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA, - Pemerintah melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
berencana menghapus persyaratan adanya kantor perwakilan kontraktor asing yang
beroperasi di Indonesia.

Persyaratan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi . Adapun ketentuan yang dihapus adalah Pasal 33, 34, 35,
dan Pasal 36.

Pasal-pasal ini berisi aturan mengenai syarat keberadaan kantor perwakilan yang
harus berbentuk badan usaha dan setara dengan kualifikasi besar.

Kantor perwakilan kontraktor asing juga harus memiliki izin perwakilan badan usaha
jasa konstruksi asing.

Tak hanya itu, ketentuan yang dihilangkan juga mencakup aturan mengenai kerja
sama operasi kantor perwakilan asing dengan badan usaha jasa konstruksi nasional
berkualifikasi besar.

Ketentuan lain yang dihilangkan adalah kantor perwakilan asing harus
mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonsia daripada tenaga asing, serta
menempatkan tenaga kerja lokal sebagai pimpinan tertinggi di kantor perwakilan.

Bahkan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2017 juga mengatur tentang pengutamaan
penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri, proses alih teknologi,
hingga persyaratan untuk memiliki teknologi tinggi yang mutakhir, efisien, dan
berwawasan lingkungan.

Berikut isi Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 33 (1) Kantor perwakilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib: a. berbentuk badan usaha
dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar; b. memiliki izin perwakilan
badan usaha Jasa Konstruksi asing; c. membentuk kerja sama operasi dengan
badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha
dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia; d. mempekerjakan lebih
banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing; e. menempatkan warga
negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan; f. mengutamakan
penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri; g. memiliki teknologi
tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan
lokal; h. melaksanakan proses alih teknologi; dan i. melaksanakan kewajiban lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g-undangan.

Page 150 of 185.