Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 156
Title SOROTI OMNIBUS LAW RUU CIPTAKER, PKB MINTA FORUM TRIPARTIT DIMAKSIMALKAN
Media Name rmol.id
Pub. Date 19 Februari 2020
https://politik.rmol.id/read/2020/02/19/422135/soroti-omnibus-law-ruu- ciptaker-pkb-
Page/URL
minta-forum-tripartit-dimaksimalkan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah secara resmi telah menyampaikan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja
beserta naskah akademiknya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Perkuat Koalisi, Gerindra Dan PKB Gaet Poros Juang Anggota Komisi IX DPR RI dari
fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anggia Erma Rini, menegaskan akan serius
memperhatikan dan mengakomodir besarnya respons dan masukan yang ada.
Anggia mengamati respons publik sangatlah beragam menyikapi rencana
penyederhanaan undang undang yang terkait dengan penciptaaan lapangan kerja.
"Meski belum dibahas di komisi-komisi, kami di Komisi IX sebagai core issue RUU ini
pasti akan memperhatikan serius masukan berbagai pihak. Sejumlah serikat pekerja
telah beraudiensi dengan kami terkait sejumlah isu-isu pentingnya," kata Anggia di
komplek parlemen, Jakarta, (19/02).
Legislator yang juga Ketua Umum PP Fatayat NU ini menjelaskan, beberapa klausul
yang sejauh ini memberatkan kalangan serikat pekerja di antaranya soal upah
minimum, pesangon, outsourcing , karyawan kontrak, dan waktu kerja yang dinilai
eksploitatif dalam RUU tersebut.
Selain itu, potensi tenaga kerja asing buruh kasar atau unskilled worker bebas
masuk ke Indonesia, jaminan sosial, PHK, dan sanksi pidana untuk pengusaha, juga
tidak bisa diabaikan.
"Pelibatan pekerja dalam penyusunan RUU ini belum nampak. Masukan para pekerja
soal klausul-klausul kunci tersebut juga belum diakomodir. Karena itu draf ini masih
sangat timpang dan butuh input dan koreksi banyak pihak" ujar Anggota DPR dari
Dapil Jatim VI ini.
Pembahasan RUU ini sedianya akan melibatkan tujuh komisi karena menyangkut
banyak klaster. RUU Cipta Kerja berisi 78 undang-undang, 15 bab, dan 174 pasal.
"Begitu dijadwalkan dan dimulai pembahasan di komisi, kami akan langsung tancap
gas. Pemerintah pun mestinya sudah harus lebih dulu menyosialisasikan dan
melibatkan masyarakat agar mereka tidak kaget," kata Anggia.
Page 155 of 185.
