Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020

"Undang-Undangnya aneh dan lucu. perusahaan penempatan pekerja migrannya
kan sudah lama berdiri, sudah lama berjalan masak harus dikenakan kewajiban
deposit uang sampai Rp 1,5 miliar, kecuali kalau memang baru mau mendirikan
perusahaannya ya, " kata Saiful Mashud di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Bukan hanya itu, dalam kajian tim kuasa hukum ASPATAKI ini, banyak kejanggalan
dalam Undang Undang No 18 Tahun 2017. Saiful mencontohkan, aturan tentang
kepindahan pekerja migran ke majikan lain sehingga tidak sesuai perjanjian kerja
perusahaan penempatan pekerja bisa kena pidana.

"Bisa jadi pekerja migran ini memang kepingin pindah atau majikannya yang
memindahkan dan pekerja migrannya setuju. Jadi aneh kalau perusahaan
penempatan pekerja migran di sini dipidana," katanya.

Apalagi bila kembali pada hukum ajaran pidana Indonesia, jelas perusahaan tidak
bisa diadili karena kita tidak melakukan apa-apa disini Alasan dari keberatan ini
adalah karena saat Pekerja Migran sudah berangkat ke negara tujuan, sudah bukan
lagi tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran.

Berbeda dengan UU No 39 Tahun 2004, di mana tanggung jawab Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran (dahulu disebut PJTKI) berawal dari perekrutan,
memberi pelatihan mengurus dokumen, mengurus keberangkatan, penempatan dan
bahkan sampai Pekerja Migran tersebut kembali ke tanah air, atau sesuai dengan
masa kontrak kerjanya.

Menurut Saiful, dengan adanya UU No 18 tahun 2017 ini, Perusahaan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia jadi terbatas ruang geraknya, lantaran aturan dari Undang
Undang ini kewenangan yang dahulu biasa dilakukan oleh Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran diambil alih oleh Pemerintah.

"Dulu, perusahaan merekrut, membekali dengan pelatihan, mengurus dokumen
seperti Pasport, Visa sampai Medical Check Up. Tapi, sekarang semua diambil alih
Pemerintah lewat Layanan Terpadu satu Atap (LTSA)," katanya.

Namun, sampai saat ini, lebih dari dua tahun, LTSA tersebut belum jalan.

"Padahal, dalam aturannya P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran) hanya
boleh merekrut dari LTSA. Lah... kalau LTSA belum jalan, siapa dan apa yang mau
direkrut?," kata Saiful Mashud.

Uji Materi terhadap UU N0 18 Tahun 2017 yang dilakukan ASPATAKI tak hanya
mewakili Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indone sia saja, tapi juga
mewakili suara para Pekerja Migran yang menyalurkan aspirasi serta suara hatinya
di akun media social ASPATAKI. Sidang lanjutan uji materi ini akan digelar hari
Kamis, 20 Februari mendatang besok, merupakan sidang keempat, dengan agenda
mendengarkan keterangan dari perwakilan Pemerintah dan Komisi IX DPR RI.

Page 147 of 185.