Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 125
Title TOLAK OMNIBUS LAW, BURUH DEMO DI DPRD KALSEL
Media Name kompas.com
Pub. Date 19 Februari 2020
Page/URL https://www.kompas.tv/article/67408/tolak-omnibus-law-buruh-demo-di-dp rd-kalsel
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
BANJARMASIN, - Tolak Omnibus Law , Buruh Unjuk Rasa di DPRD Kalsel Ratusan
masa buruh menolak masuknya klaster ketenagakerjaan dalam draft Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja, yang saat ini dibahas oleh DPR RI. Penolakan ditandai
dengan aksi unjuk rasa di ruas Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, atau tepat
di depan Gedung DPRD Provinsi.
Dalam orasinya, Biro Hukum DPD KSPSI Kalimantan Selatan, Sumarlan menyatakan
menolak rancangan aturan tersebut yang dinilai tidak manusiawi dan berpotensi
menghidupkan kembali sistem perbudakan. Terutama pasal yang mengatur tentang
jam lembur yang maksimal 18 jam dalam satu minggu, dari yang sebelumnya
maksimal hanya 14 jam.
"Jelas lembur 18 jam adalah perbudakan," ungkapnya di hadapan seluruh peserta
aksi," ujarnya.
Selain itu, di dalam draft RUU Omnibus Law tidak tercantumnya perlindungan
pendapatan (income security) dan jaminan sosial (sosial security). "Artinya yang
menyangkut ini jelas-jelas dihilangkan," ucap Bidang Hukum Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia ( SPSI ) Kalsel , Sumarlan.
Untuk itu, Sumarlan menolak keras klaster ketenagakerjaan dicabut dalam RUU
Omnibus Law . Jika tak diindahkan dan malah diterapkan, maka pihaknya tak segan
melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jika tidak terealisasi, kami akan lakukan gugatan ke MK. Karena didalamnya tidak
ada satupun pasal yang menguntungkan bagi pekerja ataupun buruh ," katanya.
Saat mendatangi ratusan buruh , Ketua DPRD Kalsel Supian HK memastikan
mengawal kebijakan Omnibus Law hingga menyampaikan tuntutan dari para buruh
ke DPR RI, bahkan ke kementerian.
"Iya. Saya akan bawa tuntutan ini dan kalau bisa perwakilan buruh yang unjuk rasa
ini bisa ikut ke Jakarta," ujar Supian HK.
Sekadar diketahui, draft RUU Omnibus Law bakal dibahas dipertengahan maret
mendatang. Sehingga ratusan buruh ini meminta DPRD Kalsel segera
menyampaikan selama 14 hari.
Page 124 of 185.
