Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 120

Title          PPP PASTIKAN TIDAK ADA SALAH KETIK DI DRAFT RUU CIPTA KERJA
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      19 Februari 2020
                              https://www.liputan6.com/news/read/4182601/ppp-pastikan-tidak-ada-sala h-ketik-di-
               Page/URL
                              draft-ruu-cipta-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Jakarta Anggota Komisi hukum DPR RI Arsul Sani menilai tak ada salah ketik dalam
               draf Rancangan Undang-undang Cipta Kerja .

               "Saya kira tidak salah ketiklah, sebab kalau salah ketik itu misalnya harusnya
               katanya ada menjadi tidak ada, itu menjadi salah ketik. Atau harusnya bisa menjadi
               tidak bisa atau seharus tidak bisa tapi terketik bisa, nah itu salah ketik," kata Arsul
               di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (19/2/2020).

               Ia menyebut apabila kesalahan sepanjang kalimat apalagi berupa ayat dalam pasal,
               maka hal itu bukan sebuah salah ketik.

               "Tetapi kalau dalam satu kalimat saya kira apalagi itu ada dua ayat yang terkait
               dengan itu paling tidak itu nggak salah ketiklah," ucapnya.

               Meski demikian, Wakil Ketua MPR itu menilai tidak perlu dipersoalkam mengenai
               kesalahan dalam draf tersebut. Sebab itu masih rancangan.

               "Ya kan ini kan RUU inisiatif pemerintah, naskah akademik dan isi RUU-nya kan
               memang pemerintah yang menyusun termasuk kontroversi misalnya teman serikat
               pekerja tidak dilibatkan, tapi menurut saya sudahlah yang begtu nggak usah kita
               persoalkan, kita kan melihatnya ke depan," katanya.

               "Yang paling penting, adalah nanti elemen masyrakat yang berkepentingan yang
               akan terpengaruh atau terdampak dengan RUU itu kalau menjadi undang-undang
               ya nanti kita dengarkan saja di masyarakat. Sangat bisa (diubah) , bukan dihapus
               barangkali nanti kita ubah," lanjut Arsul.

               Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku ada salah ketik
               dalam draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Salah ketik
               yang dimaksud adalah soal Presiden berwenang mengubah Undang-Undang melalui
               Peraturan Pemerintah (PP).

               "Ya ya. Enggak bisa dong PP melawan undang undang. Peraturan perundang
               undangan itu," kata Yasonna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari
               2020.



                                                      Page 119 of 185.
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125