Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 118
Title DEMOKRAT SEBUT OMNIBUS LAW KOMPROMI BESAR PEMERINTAHAN JOKOWI
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 19 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200219134106-32-476106/demokra t-sebut-
Page/URL
omnibus-law-kompromi-besar-pemerintahan-jokowi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan menyatakan Omnibus
Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) merupakan sebuah
kompromi besar yang dilakukan pemerintah demi mewujudkan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi.
Menurutnya, regulasi itu dibutuhkan karena pertumbuhan ekonomi di era
pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu tidak sesuai dengan target yang
ditentukan.
"Saya melihat bahwa Omnibus Law RUU Ciptaker ini adalah sebuah kompromi besar
pemerintah demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sesuatu yang
tidak dicapai oleh Jokowi sampai saat ini di tengah keberhasilan beliau pada sektor
lainnya," kata Irwan lewat pesan singkatnya kepada CNNIndonesia.com , Rabu
(19/2).
Dia menyatakan sejumlah poin dalam draf Omnibus Law RUU Ciptaker yang disusun
dengan sangat cepat berpotensi menyengsarakan buruh.
Menurut Irwan, Omnibus Law RUU Ciptaker tidak tepat bila disebut akan membela
kaum buruh karena sejumlah pasal dalam regulasi tersebut membela investasi,
kepentingan pemilik modal dengan sangat jelas, serta akan membuat buruh bekerja
seperti romusa atau kerja paksa di era penjajahan Jepang.
"Upah minumum dan jaminan sosial bisa saja jadi hilang, yang pasti UU ini tidak
memanusiakan manusia. Buruh seperti romusa, kerja sepanjang waktu tanpa masa
depan yang jelas," kata Ketua DPP Partai Demokrat itu.
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin
(20/1/2020).
(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) Dia melanjutkan, Omnibus Law RUU
Ciptaker juga berpotensi mengekang pers dan mengangkangi Undang-undang Dasar
(UUD) 1945.
Hapus Pasal 170 Anggota DPR RI dari fraksi yang sama, Didi Irawadi Syamsudin
meminta pemerintah menarik dan menghapus Pasal 170 dalam draf Omnibus Law
RUU Ciptaker yang menyatakan ketentuan dalam UU bisa diubah menggunakan
Peraturan Pemerintah (PP). Menurutnya, pemerintah tidak boleh memaksa sebuah
Page 117 of 185.
