Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020

pasal yang salah.

"Jangan paksakan usulan yang salah fatal," kata dia.

Didi menilai alasan salah ketik sebagaimana disampaikan Menko Polhukam Mahfud
MD itu tidak masuk akal. Ia pun meminta pemerintah mengaku bahwa pasal
tersebut merupakan keinginan pemerintah, bukan salah ketik.

"Tidak perlu terus cari-cari alasan pembenaran seolah-olah seluruh masyarakat tidak
mengerti. Logika dan akal sehat kita sangat mudah melihat suatu yang salah dalam
pasal tersebut," tutur Wasekjen Partai Demokrat itu.

Aliansi Serikat Buruh menyambangi Gedung DPR untuk melakukan RDPU dengan
Komisi IX dalam membahas RUU Cipta Tenaga Kerja. ( CNN Indonesia/Aria Ananda)
Omnibus Law RUU Ciptaker menjadi sorotan setelah pada Pasal 170 menyatakan
bahwa ketentuan dalam undang-undang bisa diubah menggunakan Peraturan
Pemerintah. Beleid Pasal 170 berbunyi: (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan
kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)
berdasarkan Undang-undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan
dalam Undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-undang ini.

(2) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(3) Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) RI.

Mahfud menyatakan bahwa salah ketik dalam draf Omnibus Law RUU Ciptaker akan
diperbaiki di DPR. Pemerintah, katanya, tak perlu mengirim surat resmi terkait
kesalahan ketik tersebut.

"Enggak usah [surat resmi], nanti langsung dibahas aja. RUU Cipta Kerja itu kan
sekarang masih bentuk rancangan di mana semua perbaikan, baik karena salah atau
beda pendapat, itu masih bisa diperbaiki selama proses di DPR," ujar dia di Kantor
Presiden, Jakarta, Selasa (18/2).

(mts/pmg).

Page 118 of 185.